CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah memastikan rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak akan menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pengadaan kendaraan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dibiayai melalui pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurutnya, pemerintah akan mencicil kewajiban tersebut sekitar Rp40 triliun per tahun dalam jangka waktu enam tahun. Skema pembayaran dilakukan melalui realokasi dana desa yang memang setiap tahun telah dialokasikan dalam belanja negara.
“Risikonya jelas, tidak ada tambahan risiko fiskal. Setiap tahun memang kita sudah menganggarkan dana tersebut, hanya mekanisme belanjanya yang berbeda,” ujarnya.
Pemerintah menjelaskan bahwa pembayaran cicilan tidak bersumber dari utang baru yang membebani kas negara, melainkan dari pengalihan sebagian dana desa yang telah rutin dianggarkan. Dengan demikian, tidak ada penambahan pos belanja baru dalam APBN.
Langkah ini diambil untuk memperkuat operasional Kopdes Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan melalui dukungan kendaraan distribusi dan logistik.
Rencana impor dalam jumlah besar ini menjadi sorotan publik setelah Agrinas menandatangani kontrak pembelian senilai Rp24,66 triliun dengan dua produsen otomotif asal India, yakni Mahindra & Mahindra Ltd dan Tata Motors.
Mahindra mendapatkan pesanan 35.000 unit single cabin Scorpio Pick Up. Sementara Tata Motors memasok 70.000 unit yang terdiri dari 35.000 pikap Yodha dan 35.000 truk Ultra T.7.
Seluruh unit kendaraan tersebut direncanakan diimpor untuk mendukung aktivitas distribusi dan operasional koperasi di berbagai daerah.
Menanggapi polemik yang berkembang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya akan meninjau lebih lanjut detail jumlah serta mekanisme pengadaan sebelum memberikan pernyataan resmi.
Rencana impor massal ini juga menjadi perhatian lintas kementerian, termasuk sektor perindustrian yang memiliki tanggung jawab terhadap penguatan industri otomotif nasional.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa dari sisi fiskal, skema pembiayaan telah dirancang agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap APBN, karena sumber pembayaran berasal dari anggaran yang sudah tersedia setiap tahun.(bur)
