CENTRALBATAM.CO.ID, ANAMBAS – Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menggelar rapat untuk mencari solusi terkait pembayaran gaji sekitar 3.700 orang mantan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di daerah tersebut.
Hino Faisal, S.Ds, Wakil Ketua Komisi I DPRD KKA, menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan pembayaran gaji mantan PTT di daerah ini segera terealisasi.
“Tadi kami telah mengadakan rapat bersama Bupati dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah ini,” ujar Hino, Senin (20/1/2025).
Menurut legislator yang berasal dari Partai Demokrat ini, rapat tersebut bertujuan untuk mencari solusi terbaik agar pembayaran gaji mantan PTT bisa diselesaikan.
Hino juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah melalui BKPSDM telah mengirimkan surat kepada MenPan RB terkait masalah ini, namun respons yang diterima tetap sama, yaitu menunggu. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024, pembayaran gaji tidak dapat dilakukan karena masa kerja pegawai honorer yang tidak dapat diperpanjang.
“Namun, yang menjadi kebingungan kami adalah, MenPan RB malah meminta pemerintah daerah untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hino menjelaskan bahwa Provinsi Kepri sudah turun tangan untuk memperjuangkan nasib pegawai honorer dengan mengajak BPKPSDM seluruh Kepulauan Riau untuk bertemu dengan MenPan RB. Namun, karena kendala transportasi, BPKPSDM Anambas dan Natuna tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut.
“Surat dari Gubernur Kepri telah sampai, namun karena kendala transportasi, dua kabupaten tidak dapat mengikuti. Hasil pertemuan tersebut tetap sama, yaitu menunggu,” sesalnya.
Hino menambahkan bahwa saat ini Komisi I DPRD KKA sedang berada di Provinsi untuk terus memperjuangkan nasib para mantan PTT. Pihaknya mendapatkan informasi bahwa Provinsi akan membayar gaji tenaga honorer.
“Rekan-rekan di Komisi I sedang berada di Provinsi untuk membahas masalah ini. Saya belum berangkat karena terus memantau dan mendorong agar persoalan ini segera diselesaikan, jangan sampai ada kekosongan di sini,” ujarnya.
Jika Provinsi dapat membayar gaji honorer, Hino berjanji akan berusaha mengadopsi langkah-langkah yang diambil oleh Provinsi untuk diterapkan di Anambas, agar gaji para honorer dapat dibayarkan.
“Dari informasi yang kami terima, saat ini MenPan RB, Kemendagri, dan BKN tengah mengkaji ulang Perpres terkait pegawai honorer sebagai langkah untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer,” kata Hino.
Pada kesempatan tersebut, Hino juga menyampaikan bahwa persoalan terkait honorer ini tidak hanya terjadi di Anambas, tetapi juga di seluruh Indonesia.
“Dalam pertemuan via zoom yang dilakukan melalui link BKPSDM, pemerintah pusat masih meminta pemerintah daerah untuk menunggu,” pungkasnya. (asy)
