CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN –Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi/Pemeliharaan jalan di Bintan terus meningkat, ditahun 2016 di berbagai sisi sudut Kabupaten Bintan jalan hampir semuanya di aspal dengan tujuan agar sarana umum untuk lalu lintas dapat dilintasi dengan nyaman oleh masyarakat penggunan jalan.
Kegiatan terus di gegas menjelang akhir tahun yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus Kementerian PUPR RI – Dirjen Bina marga, tahun 2016 Bintan mendapat Anggaran DAK Bidang Infrastruktur Pedesaan Bidang Jalan lebih dari Rp. 100 Milyar, yang mana pelaksanaan kegiatanya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMEN PU) Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47/Prt/M/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Beserta Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47/Prt/M/2015 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Jalan.
Bersarkan pantauan, Helianto (Mantan Ketua PMII Tanjungpinang Bintan) beberapa bulan terkahir hingga desember 2016 dengan Katagori Pembangunan Jalan, Rehabiltasi/Pemiliharaan Jalan dan Peningkatan Jalan di Bintan berjumlah ± 62 titik/lokasi yang anggaranya diatas 100 Milyar lebih.
Menyikapi kegiatan yang menelan dana 100 Milyar lebih tersebut, saya khawatir anggaran ini akan mengalami penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat oleh berbagai elemen Masyarakat di Bintan. Sebab tujuan dari Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK Bidang Infrastruktur Pedesaaan, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Bidang Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
Seperti yang ditemukan Helianto dibeberapa kegiatan jalan seperti Pembangunan Jalan di Toapaya Asri senilai Rp. 7,6 Milyar baru selesai 2 bulan sudah mengalami kerusakan seperti permukaan jalan sudah turun, aspal sudah retak-retak, bergelombang dan agregat nya sangat kasar.
Terkait dengan hal tersebut, lanjut Helianto sambil tersenyum, kita akan tantang uji laboratorium terbuka seluruh hasil pekerjaan penbangunan kontruksi jalan di Bintan, apakah hasil pekerjaaan sesuai dengan spesipikasi dan bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) dan Mutu harus sesuai Ketentuan Spesifikasi Khusus Dirjen Bina Marga, Jika diperlukan akan hadirkan ahli dari Jakarta untuk mengecek semua hasil pekerjaan jalan di Bintan.
Untuk mewujudkan niat itu Helianto mengunakan cara tersendiri dengan menggunakan hak nya sebagai warga negara dan warga bintan meminta Informasi dokumen Perjanjian Kontrak dan Dokumen Pejabat panitia Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.
Maka pada tanggal 05 Januari 2015 beliau meminta 3 (tiga) dokumen melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bintan, adapaun dikumen yang dipintanya adalah Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kp. Melayu Desa Gunung Kijang, Nilai Kontrak Rp. 2,7 Milyar, Rekanan PT. BJP, Pembangunan Infrastruktur Jalan Sumber Karya RT. 15 Kel. Toapaya Asri, Nilai Anggaran Rp. 7,6 Milyar, Rekanan PT. SJB, Pembangunan Infrastruktur Jalan Samping Masjid Besar Kel. Kawal, Nilai Anggaran Rp. 2,3 Milyar, Rekanan CV. PB, Namun sudah 10 hari lebih pihak Pemkab Bintan tidak memberikan tanggapan sehingga pada tanggal 20 Januari 2016 Helainto kembali mendatangi PPID Bintan untuk memasukkan surat keberatan keatasan PPID Bintan.
Akhirnya dengan motivasi yag luar biasa bukanya mundur, tetapi malahan helianto justru ditanggal yang sama memasukkan surat permohonan informasi untuk meminta 59 dokumen Perjanjian Kontrak dan Dokumen Pejabat panitia Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk pembangunan infranstruktur jalan di Kabupaten Bintan.
Terkait dengan hal tersebut, Helianto medesak kepada Dinas PU Kabupaten Bintan agar tidak menerima hasil pekerjaan yang kondisinya sudah rusak sebelum masa pemeliharaan. Dikarenakan helianto menduga jalan yang dikerjakan tersebut tidak sesuai dengan spesipikasi dan bahan-bahan yang digunakan tidak sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) dan Mutunya diduga tidak sesuai dengan Ketentuan Spesifikasi Khusus Dirjen Bina Marga.
Sehubungan dengan hal tersebut, Helianto menambahkan, jika pemerintah Kabupaten Bintan tidak menanggapi permintaan dokumen tersebut maka akan menempuh jalur persidangan di Komisi Informasi Kepri (KIP). Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi.
