CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto bersama Walikota dan Wakil Walikota Batam menghadiri Halal bi Halal bersama pengurus RT/RW Kecamatan Bengkong. Kegiatan ini diselenggarakan bersempena Hari Raya Idul Fitri 1438 H.
Dalam kesempatan itu, Nuryanto mengatakan, pelakasanan pembangunan di Kecamatan Bengkong sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Mulai dari tahap perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan hingga tingkat Kota Batam.
“Jika sesuai dengan prosedur yang ada DPRD Kota Batam tidak ada alasan untuk tidak mengetuk anggaran buat pembangunan di Kota Batam,” kata Nuryanto, Senin (10/7/2017).
Nuryanto menambahkan, jika ingin pembangunan di wilayah masing-masing terlaksana, selalu melakukan silaturahmi dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin, tentu akan terjalan dengan erat dan rencana pembangunan di wilayah masing-masing mudah-mudahan dapat terwujud. Selanjutnya, pihaknya juga menyampaikan kepada masyarakat mekanisme dan prosedur yang dalam mewujudkan pembangunan di wilayah Kecamatan Bengkong sesuai dengan keinginan atau aspirasi dari masyarakat tentunya. Diharapkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangatlah dibutuhkan, agar pembangunan sesuai dengan keinginan dan harapan kita baik dari Pemerntah Kota maupun DPRD Kota Batam.
Proses pembangunan yang terus menerus diawasi masyarakat tentunya akan berdampak kepada kualitas pembangunan yang diharapkan dapat bertahan lama dan kuat. “Peran pengawasan inilah yang sangat diperlukan dan dilakukan masyarakat,” terang Nuryanto.
Dijelaskan, DPRD Kota Batam tidak ada persoalan, selagi masih ada anggarannya tidak menjadi persoalan. “Wong tinggal ketok aja, tidak ada bargening apa-apa, untuk masyarakat kok pakai bargaining segala. Untuk itu, masyarakat mesti pro akif dalam proses pembangunan di Kota Batam,” sebutnya lagi.
Saat ini pihaknya dengan Pemko Batam mencari solusi yang mana APBD tahun 2017 mengalami defisit, diharapkan tidak mengannggu program-program pembangunan yang sudah direncanakan sejak dari awal. “DPRD bersama Pemerintah Kota Batam sedang mencari solusi dan format mengahtasi defisit anggaran saat ini, ” tegasnya.
Momen Halal Bi Halal tahun ini digunakan masyarakat untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungannya masing-masing Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Bengkong yang terdiri dari 4 Kelurahan yakni Bengkong Indah, Bengkong Sadai , Tanjung Buntung dan Bengkong Laut. Masing-masing menyampaian persoalan atau unek-unek masyarakat di hadapan Walikota, Wakil Walikota Batam dan Ketua DPRD Kota Batam di antaranya persoalan pendidikan, penanggulangan banjir di masing-masing wilayah, pengaspalan dan program PIK saat ini diharapkan dapat ditingkatkan.
Menurut Djoko, hal ini dilakukan Komisi IV untuk memantau langsung kelancaran proses PPDB Tahun Ajaran 2017/2018.
“Memastikan kondisi di lapangan lancar dan tidak ada penumpukan siswa yang mengantre serta melihat kesiapan pihak sekolah dalam menyelenggarakan PPDB,” ujarnya.
Dari hasil pantauan sidak Komisi IV di Kedua sekolah tersebu, proses PPDB berjalan lancar dan belum ada kendala yang begitu berarti. Hal ini didapat dari pengakuan Ketua panitia PPDB SMPN 9 Sagulung,
Sopan Sitorus mengatakan sampai hari ketiga saat ini belum ada kendala yang begitu bergejolak.
“Sampai hari ketiga ini belum ada kendala yang begitu berarti semuanya berjalan lancar dan baik,” ungkapnya.
Hal Senada juga diungkapkan Jumadi selaku Panitia PPDB SMPN 11 Batu Aji. Menurutnya, pelaksanaan PPDB di sekolahnya berjalan lancar. Dijelaskannya bahwa Kuota untuk SMPN 11 berjumlah 360 siswa dan jumlah pendaftar peserta didik baru sudah 600an sampai hari ini.
“Proses PPDB SMPN 11 berjalan lancar sampai hari terakhir pendaftaran hari ini, semuanya akan kami proses sesuai prosedur dan transparan,” kata Jumadi.
Djoko berharap agar proses PPDB dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai tahapannya, serta dilaksanakan dengan sesuai prosedur. Sedangkan untuk permasalahan Pengadaan seragam sekolah seperti seragam Pramuka, Batik dan pakaian Melayu yang dinilai memberatkan biaya wali murid akan dicarikan solusinya bersama Dinas Pendidikan.
“Kami dari Komisi IV berharap pihak sekolah bisa pertanggung jawabkan pelaksanaan PPDB dengan sesuai ketentuan yang berlaku, jangan sampai ada laporan keluhan dari warga. Sedangkan permasalahan pengadaan seragam sekolah, kami akan mecari formulasinya bersama Dinas Pendidikan agar tidak memberatkan orang tua murid,” katanya.
