CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam perlu keseriusan untuk membenahi kinerja (Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini tegaskan oleh Ketua DPRD Batam, Nuryanto.
BUMD dengan penggantian direksi. Batam memiliki ketergantungan dari daerah lain terkait sembako. Padahal hal ini dinilai bisa jadi bidang usaha BUMD.
“Ini bisa menjadi bisnis BUMD. Sehingga bisa mengontrol harga, selain memenuhi kebutuhan. Membuat sistem ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan bahan pokok dijalankan,” ujar pria yang akrab disapa Cak Nur ini.
Pada 2020 lalu, proses seleksi Direksi BUMD Batam sudah dibuka. Namun, proses seleksi tidak berlanjut, hingga kemudian Rudi mengambil keputusan untuk membekukan BUMD itu.
Sementara untuk eksistensi BUMD, berlangsung hingga tahun 2019 lalu. Terakhir BUMD melakukan bisnis penjualan gas industri, dengan membeli gas dari PGN.
Pembelian gas dari PGN, memperpanjang mata rantai distribusi, sehingga harga gas dari BUMD Batam lebih mahal dibanding harga gas PGN, yang diterima PLN dan industri di Batam.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin juga sudah mendorong BUMD Batam untuk mengurus sembako. Ia menilai BUMD Batam, kalah dengan pengusaha, untuk mengurus Sembako.
“Digerakkan ke sana (Sembako) kalah dengan pengusaha,” katanya.
Ia menambahkan kekalahan BUMD dengan pengusaha di Batam mulai dari modal dan fasilitas. Sehingga BUMD tiak bisa bisa bersaing dengan pengusaha.
“Dari fasilitas dan modal, kalah. Mereka (pengusaha) punya gudang, modal BUMD terbatas. BUMD tidak bisa bersaing dengan pemasok (pengusaha),” kata Jefridin. (dkh)
