CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, pada Rabu (4/11/2020) siang, telah dihadiri oleh para anggota dewan dari sejumlah fraksi.
Kali ini, rapat membahas dua hal, yakni pembentukan pansus pengakhiran konsesi pengelolaan air di Kota Batam, serta penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda Pencabutan Lima Perda Kota Batam.
Bertepatan pukul 14:00 WIB, rapat belum kunjung dimulai kendati telah dihadiri oleh penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum. Pasalnya jumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat tidak memenuhi persyaratan forum, dengan hanya berjumlah 19 orang.
Sempat diskors selama 20 menit, rapat pun pada akhirnya ditunda dalam waktu yang belum ditentukan oleh karena jumlah anggota yang hadir belum kunjung bertambah. Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, selaku pimpinan rapat pun menyatakan rapat paripurna pada siang hari itu ditunda.
“Ada dua fraksi yang beberapa anggotanya tidak hadir. PAN keluar dari rapat, dan Demokrat tidak hadir sama sekali. Ada juga yang tadinya setuju jadi menolak,” ujar Nuryanto.
Nuryanto menyayangkan penundaan rapat dikarenakan kurangnya peserta tersebut. Padahal menurutnya, masa jelang peralihan konsesi pengelolaan SPAM kali ini adalah momentum yang tepat untuk membahas peluang pemerintah dalam mengambilalih kewenangan pengelolaan air di Kota Batam.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam berupa air menyangkut pada hajat hidup orang banyak. Secara komstitusional, pengelolaan dan pemeliharaan sumber air merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
“Dengan berakhirnya konsesi antara PT ATB dan BP Batam, DPRD Kota Batam merasa perlu mengingatkan pemerintah kota untuk mengambil peran pengelolaan air sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2019,” jelas pria yang akrab disapa Cak Nur ini.
Pihaknya menyayangkan ketidakhadiran sejumlah anggota fraksi pada kesempatan rapat yang penting kali ini. Bahkan, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, beberapa fraksi yang menyatakan ketidaksetujuan dan tidak hadir dalam rapat hanya mementingkan koalisi dan bukan tupoksinya selaku anggota badan legislatif di tingkat daerah.
“Seharusnya jangan berbicara hanya tentang koalisi saja, malah tidak mementingkan tupoksi lembaganya,” pungkas Budi. (dkh)
