CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM– Tarif listrik Batam kembali naik 15 persen, 15 persen untuk periode September dan Desember. Setelah lebih kurang seminggu Bright PLN Batam melakukan pemadaman listrik bergilir.
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, keputusan untuk menaikkan tarif listrik memang hal yang dilematis. Di satu sisi operasional PLN Batam tak seimbang dengan pendapatannya, sehingga merugi. Di sisi lain, kenaikan tarif tersebut pastinya berimbas pada pembayaran listrik yang dibayarkan masyarakat.
“Tapi apapun itu keputusannya, harus kita hormati. Kalau saya pribadi, apapun keputusannya saya lebih hormati daripada tidak bersikap sama sekali,” kata Nuryanto, Sabtu (16/9/2017).
“Memang jadi dilema. Makanya pemerintah dan PLN harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya ada pemahaman,” sambung dia.
Jika sosialisasi itu dilakukan secara terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi, Nuryanto menilai, besar kemungkinan bisa diterima masyarakat.
“Jangan ada yang ditutupi, terbuka saja. Dengan kejujuran dan terbuka, Insha Allah semua pihak bisa terima. Supaya tak ada gangguan listrik di pemerintah dan masyarakat,” kata Nuryanto.
Lebih lanjut, Nuryanto juga mewanti-wanti, keputusan menaikkan tarif listrik itu mestinya diikuti dengan pelayanan kelistrikan yang lebih baik.
“Sama-sama punya komitmen. Kalau konsumen telat bayar sanksinya denda atau pemutusan hubungan listrik. Kalau pelayanan listrik PLN tak bagus, bagaimana konsekuensinya? Harus ada,” ujar dia.
Senada dengan Nuryanto, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad juga meminta PLN Batam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kenaikan tarif listrik itu. Termasuk juga bagaimana meyakinkan masyarakat untuk menerimanya.
Pada pertemuan beberapa waktu lalu di PIH yang menghadirkan perwakilan masing-masing RW, Aliansi Masyarakat Peduli Listrik (Ampli) Batam, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, termasuk dirinya, Amsakar mengatakan, saat itu tercapai kesepakatan angka kenaikan tarif listrik Batam, yakni 15 persen, 15 persen, 15 persen, dari semula 30 persen, 15 persen. Itu sebagaimana Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 tahun 2017 yang dituangkan dalam petunjuk teknis dinas terkait.
“Pembahasan saat itu memang cukup alot. Tapi kalau formatnya sesuai kesepakatan, daripada byar pet menurut saya tak ada persoalan karena memang sudah komitmen,” kata Amsakar di Gedung Wali Kota Batam.
