CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA – Suciwati, istri aktivis HAM, Munir, menyindir sistem dan tata hukum Indonesia.
Suci menuturkan, bahwa peranan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kian menunjukkan kinerja terburuk dalam sejarah kebangkitan hukum positif di Indonesia.
Hal itu diungkapkannya, karena PTUN dianggap kerap mengambil keputusan yang menyiratkan keberpihakan pada penguasa.
Sebagai contoh, katanya, PTUN mengandaskan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) terhadap Keputusan Presiden (Keppres) yang mengangkat Hendrpriyono di zaman Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
“Kalau kita lihat dari putusan PTUN, kita bisa lihat rekam jejaknya gimana. Dan setiap kali PTUN memutusankan, selalu memenangkan penguasa, selalu. Zaman Munir (masih hidup), pernah Megawati kalo nggak salah mengangkat Hendropriyono menjadi Kepala BIN, yang sementara dia terlibat dalam kasus Talangsari. Itu dimenangkan sama penguasanya,” kata Suciwati.
Hal itu diungkapkan dia usai menggelar press release sikap tujuh lembaga pengawal kasus Munir terhadap putusan PTUN yang memenangkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) di kantor KontraS, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017) lalu.
Contoh lainnya, sambung Suciwati, adalah organisasi lingkungan Greenpeace yang kalah dalam PTUN.
Suciwati berkesimpulan, banyak perkara yang merugikan masyarakat, yang dibawa ke PTUN namun malah berujung kandasnya harapan masyarakat mendapat keadilan. Ia berpendapat PTUN dimanfaatkan penguasa sebagai perangkat impunitas.
“Sederhananya Greenpeace juga dikalahkan. Jadi hal yang banyak untuk masyarakat banyak, soal proses keadilan buat masyarakat, itu PTUN selalu menjadi alat impunitas dari yang diciptakan untuk memperpanjang rezimnya (penguasa), untuk lepas dari hukum,” cetusnya.
