CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota Seriat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI dan PC FSPA SPSI) Kota Batam, kembali melanjutkan aksinya hari ini, Rabu (28/9/2016) pagi.
Dengan menerjunkan sekitar 1.500 personel ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Jl. Ir Sutami, Sekupang, Batam. Seluruh pekerja dari berbagai perusahaan ini siap mempertahankan setiap hak yang merasa diusik.
Diketahui, para pekerja dari berbagai aliansi ini marah dengan sikap dan penilaian Majelis Hakim yang dianggap ‘Memihak’ terhadap salah satu pihak yang berperkara.
Ini ditegaskan, dengan diterimanya surat tembusan yang menyatakan aksi lanjutan dengan berisikan:
“Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh APINDO Kota Batam, terhadap SK Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tentang Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam 2016 di PTUN Tangungpinang, Sekupang, Batam. Di mana dalam proses berlangsungnya persidangan dinilai Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut bertindak dan berlaku memihak kepada Penggugat (APINDO),”
Adapun hal yang dianggap memihak, masih dalam surat tersebut, yaitu terlihat dari tidak adilnya Majelis Hakim dalam mengeluarkan penetapan penundaan persidangan dan putusan sela yang dianggap keluar dari asas-asas PTUN dan Peraturan Perundang-undangan PTUN.
Oleh karena itulah, pergerakan massa kembali bergejolak dan berencana menerjunkan personel dari berbagai aliansi sebanyak 1.500 orang.
Pantauan tim Central Batam didepan Gedung PTUN Tanjungpinang, Sekupang, Batam. Kondisi masih tampak sepi, namun gulungan kawat berduri serta penjagaan dari personel kepolisian telah bersiaga.
Sementara, saat dikonfirmasi, Kapolresta Barelang, Kombes Pol. Helmy Santika membenarkan akan adanya aksi tersebut dan menyatakan terus menjaga kondusifitas selama berlangsungnya persidangan.
“Kita sudah siapkan personel, semua sudah kita atur sebaik mungkin,” kata Kapolresta, Kombes Pol. Helmy Santika beberapa saat lalu.
Kemudian, Kapolda Kepri, Brigjen Pol. Sam Budigusdian dengan tegas menyatakan memperbolehkan jalannya setiap aksi atau unjukrasa.
Namun ia meminta, seluruh demonstran untuk tetap menjaga kondusifitas dan keamanan sepanjangan aksi.
“Boleh saja demo untuk memperjuangkan haknya, tapi ingat, jangan rusuh. Jangan ada provokasi dan jangan pernah ada sakit hati. Sampaikan dengan baik dan akhiri dengan baik,” ucapnya mantap.
