CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN –Ketua KNTI Sri Kuala Lobam, Jatoman Purba mengencam aksi penimbunan yang dilakukan oleh Ad (inisial) di Tanjung Kruing, Desa Teluk Sasah. Pasalnya, akibat penimbunan tersebut membuat sejumlah nelayan tradisional kehilangan mata pencarain.
“Nelayan menangis. Laut menjadi keruh, ruang tangkap mereka terganggu serta kelong kami tidak lagi mendapatkan hasil akibat penimbunan itu,” ujarnya, Minggu (14/3).
Ia menjelaskan, pihaknya bersama nelayan sudah pernah meminta kepada pihak penimbun agar terlebih dahulu dipasang batu miring. Hal ini untuk mencegah air keruh masuk ke laut.
“Kita sudah Turun Bersama Kades,Camat hingga menuju Mediasi namun tidak ada jalan keluar. Namun, hingga sekarang permintaan itu dibaikan. Jadi nelayan sudah pada emosi semua ini,”ungkapnya.
“Permintaan tidak banyak kok, sebelum ditimbun itu pembatas laut harus dibuat agar tidak mencemari lingkungan.Terus kerugian nelayan jangan di abaikan inikan mata pencaharian orang, periuk kami tidak ada yang boleh menzalimi sesama manusia,”lanjutnya.
Agar permasalahan ini tidak menjadi masalah dikemudian hari, ia pun meminta peran pemerintah serta instansi terkait melakukan tindakan tegas. “Kami mintamasalah ini diperjelas karena tak ada yang kebal hukum di indonesia ini,”tegasnya.
Masih kata Purba, pihak penimbun memang sudah pernah memberikan ganti rugi kepada para nelayan. Namun karena penimbunan masih dilakukan mengakibatkan air keruh dan nelayan terus terusan merugi. “Ganti rugi sduah pernah di kasih Rp 178 ribu per nelayan sebanyak 121 Nelayan. Tapi air masih terus mengalami kerugian. Makanya permintaan kami pasang batu miring, jangan bikin perut anak dan keluarga nelayan menangis,”kesalnya.
Terpisah, Camat Sri Kuala Lbam, Anton Hatta Wijaya saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya sudah pernah mempertemukan nelayan dengan penimbun di Kantor Polsek Tanjunguban. Namun, ada keduanya belum menemui titik terang.
“Kami pernah media di Kantor Polsek, namun belum ada titik terang. Untuk itu, kami sarankan agar KNTI bersama Nelayan lapor ke DLH dan Dinas Perikanan,”timpalnya.’
Ditanya terkait ganti rugi ke nelayan akibat penimbunan itu, ia mengatakan sudah dilakukan. Hanya saja, tiga kelompok nelayan yang terkena imbas itu Kelurahan Tanjungpermai belum mendapat ganti rugi.
“Setahu kami ganti rugi sudah dilakukan, tapi itu hanya dua desa yakni; Mentigi dan Teluk Sasah. Kelurahan Tanjungpermai belum,”bebernya.
Sementara, saat ditanya mengenai izin Anton mengaku tidak tahu. Hanya saja, Satpol PP Bintan sudah pernah memberikan teguran agar menyetop dulu penimbunan sebelum adanya surat izin.
“Dulu Satpol PP pernah memberikan teguran agar aktifitas itu berhenti hingga ada surat izin penimbunnan. Tapi tidak tahu sekarang sudah ada izinnya atau belum,”pungkasnya. (Ndn)
