CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Sidang gugatan SK Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral (UMS) oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Jl. Ir. Sutami, Sekupang, Batam selesai digelar, Rabu (28/9/2016) siang tadi.
Menutup persidangan, Majelis Hakim meminta para pihak (Penggugat-Tergugat, red) untuk mempersiapkan alat bukti untu diajukan pekan depan, Rabu (5/10/2016) mendatang.
“Minggu depan kita gelar kembali, dengan agenda persidangan pembuktian,” kata Ketua Majelis Hakim, menutup persidangan dengan ketukan palu.
Sidang pun ditunda, saat dikonfirmasi akan sidang yang selesai digelar itu, Suprapto mewakili pihak tergugat menyampaikan kekecewaannya akan sikap APINDO Kota Batam yang seakan buang badan atas perkara tersebut.
“APINDO Kan ikut bahas UMS itu, sekarang kok malah digugat? Entahlah. Disini kita bicara fakta, bukan Fiktif. Jadi faktanya kita sudah dipermainkan oleh APINDO,” kata Suprapto, saat dikonfirmasi usai sidang tersebut.
Dikatakannya juga, atas perkara yang tengah berjalan dan dianggap tidak menghargai apa yang telah disepakati sejak awal. Ia berharap Majelis Hakim bisa berlaku adil alias netral.
“Jangan berpihak. Kami mau kenetralan,” cetusnya.
Guna mengawal sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, yang akan digelar pekan depan, Rabu (5/10/2016) mendatang. Suprapto menegaskan akan kembali menerjunkan lebih banyak massa, guna menjamin sikap ‘netral’ Majelis Hakim tetap terjaga.
“Jika hari ini sekitar 100 orang, besok kita perbanyak lagi. Yang jelas, kita minta Hakim berlaku adil,” ujarnya.
