CENTRALBATAM.CO.ID, TANJUNGPINANG -Sekitar 10 orang pengurus Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (GMPL) mendatangi kantor BKAD secara mendadak. Usai dari kantor BKAD, mereka menuju kantor Gubernur Kepri menitip surat agar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bersedia melakukan audiensi.
Tujuan kedatangan itu karena LSM yang dikenal dengan gerakkannya yang banyak membantu masyarakat itu merasa difitnah telah menerima uang Rp 75 juta dari dana bantuan sosial Pemprove Kepri tahun 2020 lalu. Padahal, uang itu tidak pernah sampai ditangan mereka.
“Ada beberapa masyarakat yang bertanya kepada kami perihal uang Rp 75 juta bansos dari Pemprove Kepri. Padahal kami tidak pernah menerima yang dimaksud. Makanya kami kesini agar permasalahan ini jelas,”ujar ketua GMPL, Heriyanto, Jumat (26/3).
Heri menjelaskan, salah satu pengurus GMPL mengaku memang pernah mengajukan proposal pada tahun 2019 lalu. Namun ia menolak lantaran ada beberapa oknum datang ke rumah dan bertanya “Boleh tidak kami ajukan bansos untuk GMPL Rp 75 juta. Tapi GMPL hanya dapat Rp 5 juta”
“Proposal saya dengar pernah dimasukkan ke Pemprove oleh satu pengurus, namun usai itu ada yang datang ke rumah dan meminta agar GMPL cukup menerima Rp 5 juta. Kan jelas itu tidak mungkin lantaran saya anggap korupsi,”kesalnya.
Dengan sempat masuknya prosposal ke Pemprov Kepri itu yang belakangan membuat ia dan pengurus GMPL lain mencurigai ada oknum yang sengaja memanfaatkan nama GMPL. Sebab, bisa saja proposal yang diajukan itu dirubah namanya ketua hingga domisilinya.
“Jadi begini, nama penerima didaftar bansos itu kan GMPL dengan singkatan Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan. Kalau singkatan sama mungkin bisa saja kebetulan, tapi ini kepanjangan dari GMPL itu sama. Jadi sudah sewajarnya kami curiga ada permainan dari oknum dinas BKAD atapun Kesbangpol,”ungkapnya.
Kecurigaan pihaknya bukan tanpa alasanya, sebab saat dirinya mendatangi BKAD dan Kesbangpol Kepri, kedua lembaga itu sempat saling lempar. Saat itu, Kesbangpol mengaku tidak tahun dan justru heran kenapa tiba-tiba BKAD keluarkan uang tanpa rekom dari Kesbang. Sementara BKAD menyatakan, mengeluarkan uang berdasarkan rekom dari Kesbangpol.
Kemudian saat ditanya arsip penerima dari bansos itu, BKAD terkesan berbelit. Untuk itu, ia dan pengurus lain langsung datang ramai-ramai dengan harapan BKAD bersedia memberikan arsip dari penerima bansos itu.
Sementara, lanjut Heri, surat audiensi untuk Gubernur Kepri itu ditunjukkan agar Gubernur Kepri mengusut proyek fiktif yang diduga dilakukan oleh kedua instasi itu.
“Kami tidak suka yang namanya demo-demo. Tapi kalau masalah ini terus berlarut, kami akan menurunkan 100 orang anggota GMPL untuk demo. Kalau memang maunya mereka (pemerintah) demo,”paparnya.
Masih kata Heri, pihaknya juga meminta agar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mempertanyakan pada BKAD dan Kesbangpol perihal dan bansos itu. Sebab dengan munculnya nama GMPL di dugaan proposal fiktif itu, sudah sewajarnya ke 18 penerima bansos itu dicurigai siluman. Sehingga kedua instansi itu ia nilai wajib bertanggungjawab atas pencairan dana bansos yang diduga untuk kepentingan politik.
“Misalnya, kami pernah bertanya kepada pria berinisal DI apakah benar kamu ketua GMPL Tanjungpinang, tapi dia malah kaget karena dirinya tidak tahu apa itu GMPL. Kan lucu. Kemudian,”timpalnya.
“Kemudian, dari daftar penerima bansos itu ada yang bentuknya kepanitiaan. Emang yakin mereka punya domisili pasti dan legalitas kepanitaan? Jadi ini harus diusut tuntas semuanya,”tambahnya.
Agar masalah itu tidak terus berlarut dan segera terbuka untuk publik, pihaknya mengaku tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi ke Kejati Kepri. Tujuannya agar, dugaan proposal fiktif itu segera ditutanskan.
“Kami memang sudah komitmen untuk tidak melakukan aksi. Tapi kalau uang negara dipermainkan, didiamkan saat ada indikasi kecurangan kami akan aksi. Karena kami peduli lingkungan kami. Lingkungan itu, ya termasuk juga lingkungan pemerintah,”akunya. (Leo)
