CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN –Banyaknya pangkalan liar yang ikut menjual gas LPG bersubsidi 3 Kilogram (Kg) kepada masyarakat disinyalir menjadi penyebab melambungnya harga. Pasalnya, setiap agen yang menyalurkan kepada pangkalan yang terdaftar Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah ditetapkan sebesar Rp 15 ribu untuk diwilayah Bintan dan Tanjungpinang.
Sayangnya, meskipun harga gas LPG ini telah dipatok oleh Disperindag, namun jual beli gas dengan harga hingga Rp 20 ribu marak di Bintan.
Berdasarka pantaun dilapangan, harga Rp 20 ribu tedapat dibeberapa kedai. Bahkan sang tokek ikan di Kawal misalnya Akok menjual kepada masyarakat dengan harga Rp 20 ribu bijinya.
Menanggapi hal ini, Penyidik Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta UMKM Bintan Setia Kurniawan meminta agar Hiswana Migas Kepri mengatakan akan mengambil tindakan tegas dalam menertibkan pangkalan-pangkalan liar tersebut bila ingin HET untuk gas bersubsidi sesuai dengan aturan main yang ditetapkan pemerintah.
“Kalau mau naik, harus ada jaminan dong pangkalan-pangkalan yang gak resmi ditindak. Ya supaya harganya yang dijual ke masyarakat sesuai HET yang sudah disepakati,” pinta Iwan sapaan akrab Setia Kurniawan menyikapi usulan kenaikan harga gas LPG oleh Hiswana Migas Kepri, Kamis (23/2).
Iwan menilai perbedaan harga jual gas LPG subsidi disebabkan pengawasan otoritas berwenang yang lemah. Sebab, tak bisa dipungkiri masih banyak pangkalan resmi yang menjual gas dalam jumlah banyak kepada pengecer. Padahal, sesuai ketentuan pangkalan hanya boleh menjual satu tabung gas untuk setiap Kepala Keluarga (KK).
“Kalau harga dipangkalan sudah sesuai HET, tapi karena banyak pengecer yang mengambil kepada pangkalan. Jatah masyarakat jadi berkurang. Kalau pengecer yang menjual, harganya jadi susah diawasi karena prinsipnya mereka juga jualan harus dapat untung,” beber Iwan.
Ia menginginkan, pangkalan yang bandel harus ditindak dengan cara mencabut izinnya sehingga agen tak perlu lagi menyalurkan gas LPG kepada pangkalan tersebut. Dengan demikia, masyarakat kecil serta pelaku usaha mikro bisa menikmati gas subsidi yang diberikan pemerintah.
Ia pun menyinggung, setelah ada rapat antara Hiswana Migas Kepri dengan jajaran di Pemkab Bintan kemarin. Usulan untuk menaikkan HET gas LPG sedang dikaji. Iwan menuturkan, pihaknya saat ini sedang melakukan kajian dengan didasari data angka yang ada di BPS. Merujuk dari tahun 2009 hingga 2017 awal, gas LPG subsidi belum mengalami kenaikan harga kalau masyarakat membelinya di pangkalan resmi yang sudah ditunjuk untuk menjual gas bersubsidi ini. “Ya kalau belinya di pangkalan gak resmi harganya pasti tinggi,” tukasnya.
Minimnya pangkalan-pangkalan resmi yang ditunjuk untuk menjual gas LPG dimasing-masing daerah di Bintan diakui masyarakat. Sehingga, masyarakat lebih memilih pembelian gas di pengecer yang lebih dekat kerumahnya. “Kalau dihitung-hitung gak masalah sih. Karena kalau kita beli dipangkalan kita butuh ongkos lagi, beda-beda tipis aja harganya,” tutur Eni, salah satu ibu rumah tangga di Km 24 Kecamatan Toapaya.
Ia mengharapkan, agar tidak terjadi kelangkaan gas, soal harga tak menjadi persoalan karena sejak peralihan dari minyak kompor ke gas LPG, kebutuhan yang satu ini menjadi penting. “Yang penting gampang aja dapatnya, kalau susah kita juga yang repot mau masaknya di rumah,” imbuhnya. (Ndn)
