CENTRALBATAM.CO.ID, NATUNA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pembangunan sarana dan infrastruktur di Kabupaten Natuna akan dipercepat melalui dana APBN dan dukungan APBD Provinsi Kepri.
Hal ini dilakukan pengingat Natuna merupakan wilayah perbatasan yang bersentuhan langsung dengan sejumlah negara tetangga.
Natuna, kata Tito, harus diperkuat, baik dari segi pertahanan, infrastruktur dan prekonomian.
“Kita sadari pembangunan Natuna butuh dukungan maksimal dari pemerintah pusat melalui APBN dan APBD Provinsi Kepri. APBD Natuna yang hanya Rp 1 triliun masih tidak cukup untuk percepatan pembangunan. Sebab dana itu banyak dipergunakan untuk belanja rutin, jadi anggaran pembangunan untuk pembangunan harus dikeroyok dari APBN dan APBD Provinsi Kepri,” kata Tito dalam konferensi pers di Lobi Kantor Bupati Natuna, Selasa (23/11/2021).
Tito melakukan kunjungan kerja ke Natuna bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD selama dua hari.
Ke dua menteri mengunjungi sejumlah pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Sekatung yang berbatasan dengan Vietnam serta Pulau Laut.
Keduanya didampingi oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Bupati Natuna Wan Siswandi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna Daeng Amhar, Sekda Kabupaten Natuna, dan Boy Wijanarko Paryanto.
Sebelum terbang ke dua pulau itu, Mahfud dan Tito menggelar rapat koordinasi pengelolaan perbatasan negara di kantor Bupati Natuna serta meninjau vaksinasi pelajar di Gedung Sri Srindit, Jalan Yos Sudarso, Ranai.
Tito mengatakan, klaim Pemerintah Tiongkok dengan nine dash line (sembilan garis putus-putus) sebagai tradisonal fishing ground mereka harus disikapi karena akan ada kapal-kapal nelayan China masuk ke wilayah Indonesia.
“Kita perlu memperkuat batas wilayah dan kedaulatan kita, dengan memperkuat kehadiran militer dan instrumen non militer, seperti perluasan wilayah tradisional, kekuatan ekonomi dan lain-lain,” ujar Tito yang juga Ketua BNPP itu.
Mendagri mengatakan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serasan akan segera dioperasikan oleh BNPP untuk menunjang ekonomi masyarakat.
“PLBN di Serasan saat ini sudah rampung 90 persen. Nanti tugas BNPP untuk mengoperasikanya, dengan berkoordinasi banyak stkaholder untuk mengoperasikannya,” ujarnya.
Mahfud MD yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan, posisi Indonesia berada di tengah perkembangan konflik di Laut China Selatan.
Mahfud menegaskan, seluruh wilayah perbatasan negara harus diamankan, dipertahankan dan dibangun dalam rangka terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara.
Mahfud mengatakan, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar terhadap perbatasan negara.
Untuk itu diperlukan sinergisitas antara kementerian dan lembaga terkait dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di perbatasan.
Kabupaten Natuna sebagai beranda depan negara, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
Sehingga isu ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di Laut Natuna Utara menjadi isu strategis yang sangat menonjol.
“Kita ketahui bersama bahwa perkembangan konflik di Laut China Selatan masih berlanjut antara China dengan negara-negara yang bersengketa. Indonesia berada pada posisi tidak menjadi bagian dari konflik tersebut, namun memiliki wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di Laut Natuna Utara, sehingga sangat berkepentingan terhadap keamanan di wilayah tersebut,” kata Mahfud.
Ketua DPRD Kabupaten Natuna Daeng Amhar, di sela-sela peninjauan vaksinasi pelajar mengatakan, dirinya bangga terhadap perhatian pemerintah pusat untuk Kabupaten Natuna.
Kehadiran dua menteri ke Natuna tersrebut diharapkan membawa perubahan yang lebih baik untuk kabupaten terluar tersebut, sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo.
“Semoga dengan kedatangan orang-orang penting ini pembangunan di Natuna bisa lebih maju lagi sehingga apa yang kita cita-citakan ke depan dapat terwujud. Sebab, menjaga perbatasan haruslah dimulai dari membangun daerah perbatasan haruslah dimulai dengan mensejahterakan masyarakat di perbatasan itu sendiri,” harap Amhar.(ilm)
