CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN –Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bintan meminta kepada warga agar melaporkan jika melihat adanya tambang pasir illegal di wiliyah Bintan.
Hal ini disampaikan oleh Kasubag Umum Perpajakan dan Kepala Internal KPP Pratama Bintan, Aryo Bisawarno saat ditemui dikantornya di Tanjungpinang, Selasa (4/10/2016).
Ia mengatakan, segala aktifitas pertambangan, bahkan tambang remang remang sekalipun harus terdata dan tetap dikenakan pajak penghasilan (PPh). Karena itu ia meminta pada pelaku tambang yang belum terdata ini segera mendaftarkan usahanya ke KPP Pratama Bintan.
“Meskipun para penambang pasir itu dalam skala kecil, tetap diwajibkan membayar pajak. Karena selama usaha pasirnya ada yang membeli, mereka diwajibkan membayar pajak,” tegas Aryo.
“Jadi tetap, yang penting dia memiliki penghasilan terhadap itu, maksudnya bosnya atau pengusahanya yang menjual hasil tambangnya dia terkena pajak penghasilan sebab berarti ada aktifitas penjualan,”kata Aryo lagi.
Pengusaha tambang pasir misalnya, entah usahanya dia legal terdata dan tak terdata alias ilegal, duit penghasilannya dari itu tetap dikenakan PPh atau pajak penghasilan.
Kalau usaha tambang pasir itu murni tak terdata atau benar benar ilegal, usaha yang bersangkutan bisa saja didatangi pihak perpajakan. Oleh karena itu, informasi dari masyarakat mengenai usaha usaha tak terdata demikian sangat diharapkan agar dinas perpajakan dalam hal ini KPP Bintan bisa melacaknya.
“Informasikan ke kita yang begituan, nanti kami kejar. Kami akan datangin, kami suratin ke pelaku usahanya, karena ternyata dia memiliki penghasilan dari usaha itu,” pungkasnya.
