CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Konfrensi Pemerintah Daerah Kepulauan, resmi dibuka oleh Hadi Prabowo, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di lantai dua hotel Swisbell Hotel, Harbour Bay Batam, Senin (29/1/2018).
Pembukaan Konfrensi Pemerintah Daerah Kepulauan ditandai dengan pemukulan gong. Sementara peserta yang hadir lebih dari 200 orang yang teridri dari Gubernur atau Wakil Gubernur, Walikota atau Wakil Walikota, Bupati atau Wakil Bupati, Sekda, anggota DPR RI dan anggota DPD yang berasal dari masing-masing dapil di delapan Provinsi, dan pejabat lainnya.
Hadi Prabowo mengatakan untuk memajukan daerahnya harus dengan berdaya saing tinggi, mampu memberi pelayanan prima kepada masyarakat, membangun potensi daerah kepulauan.
“Untuk RUU daerah Kepulauan sudah dalam pembahasaan. Proses RUU ini telah sampai pada tahap harmonisasi di kemenkumham dengan pembahasan bidang perhubungan laut dan pendanaan. Pemerintah kepulauan akan menjadi garda terdepan dalam pengelolaan SDA daerah, di wilayah masing-masing mengeksplorasi,” katanya.
Menurutnya, untuk pembangunan daerah pemerintah pusat juga membantu. Diantaranya dana alokasi umum 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten dan kota.
“Fokus pada kebijakan dengan orientasi kelautan, yang kemudian dapat melakukan pemerataan pembangaunn yang didukung jaringan distribusi,” katanya.
Sementara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang juga hadir, mengatakan RUU Daerah Kepulauan memang sudah masuk dalam Prolegnas Nomor 23. Dia akan segera menggelar rapat pimpinan. Nantikan akan dilutuskan di Bamus dan dibuatkan Pansusnya soalnyaya lintas fraksi dan lintas komisi.
“Gak usah khawatir. Ini UU sudah lama ditunggu. Sebenarnya yang mereka minta terlalu kecil. Tambahan kewenangan dan dana alokasi,” kata Fahri meyakinkan.
Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampuno mengatakan, RUU Daerah Kepulauan ini memang diinisiasi DPD RI. Pemerintah berciri daerah kepulauan selalu tertinggal. Hal ini menunjukkan ketidakadilan.
“RUU ini menopang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan kekuatan maritim, negeri ini bersatu sejahtera dsn berwibawa,” kata Nono.
Menurut Nono, DPD RI bersama seluruh komponen Daerah Kepulauan akan terus berjuang untuk mewujudkan hal ini demi pemerataan pembangunan.
