CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA – Kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah (perda) akhirnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan pencabutan kewenangan itu, Jokowi menyatakan sikap untuk tetap menghormati putusan tersebut.
Pembatalan tersebut berlaku setelah MK mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan sejumlah pihak. “Kita juga sangat menghargai apa yang diputuskan MK. Tapi, apa pun, kita memerlukan sebuah penyederhanaan perizinan, percepatan perizinan, dalam rangka investasi sehingga akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi di negara kita,” ujar Presiden di lokasi pembangunan Jalan Tol Bawen-Salatiga di Kecamatan Bawen, Jawa Tengah, seperti disampaikan Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Sabtu (8/4/2017).
Sebagaimana diketahui, sebelumnya pemerintah pusat membatalkan ribuan perda yang dinilai menghambat iklim investasi. Langkah tersebut tentunya diambil bukan tanpa sebab. Presiden berharap, melalui kebijakan deregulasi tersebut, investasi dapat dengan mudah dijalankan di mana pada akhirnya kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utama.
“Kita ini ingin menyederhanakan, ingin menghapus, ingin menghilangkan hambatan-hambatan dalam perizinan dan investasi, baik pusat maupun daerah, karena kita harus sadar bahwa kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab saya dari pusat sampai daerah itu semua harus diselesaikan,” ujar Jokowi.
Menanggapi pertanyaan wartawan tentang langkah yang akan diupayakan dalam penyederhanaan regulasi setelah keluarnya putusan MK, Presiden menjelaskan pemerintah akan terus melakukan penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan tinjauan aspek hukum yang berlaku.
“Akan terus kita lakukan (penyederhanaan regulasi), terus. Yang paling penting kita tetap melihat payung hukum yang ada, tidak boleh berhenti. Tapi kita harus menghormati hasil MK tadi,” tutur Jokowi.
