CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto, meminta kepala daerah agar menyelaraskan perkataan dan perbuatannya dalam hal kesejahteraan masyarakat.
Tuntutan ini dipicu dari pembahasan persoalan lahan yang masih kerap muncul di Kota Batam. Seperti pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (1/9/2020), DPRD Kota Batam mendudukkan persoalan status lahan di Bengkong Pertiwi, Tanjung Buntung.
Persoalan yang dihadapi warga Bengkong Pertiwi tersebut, adalah status lahan permukiman yang berubah dari Kavling Siap Bangun (KSB) menjadi lahan tapak, yang mana berdampak pada kenaikan uang wajib tahunan (UWT) BP Batam yang harus dibayarkan.
Belum lagi, warga masih dibebankan biaya-biaya lainnya seperti biaya administrasi dengan jumlah yang tidak sedikit. Melihat hal ini, Budi menekankan agar pemerintah dapat merealisasikan wacana-wacana peringanan pembayaran kewajiban bagi masyarakat.
“Sempat dikatakan, yang di bawah 200 meter kayanya akan dibebaskan UWTO, nah ini mari kita kawal. Satukan kata dengan perbuatan, itu yang harus ditunjukkan sebagai pemimpin. Jangan karena kepentingan politik saja, cuma saat menjelang pemilihan,” ujar Budi.
Menurutnya, Pemerintah juga harus memberikan kejelasan terkait hal ini. Segala perubahan status lahan harus diinformasikan dengan sejelas-jelasnya, termasuk apa dasar hukum perubahan status tersebut.
“Pemerintah harus melaksanakan sebagaimana amanat Undang-undang, melayani masyarakat. Loyal dalam artian menjalankan tugas dan tupoksinya dengan benar,” tegas Budi.(dkh)
