CENTRALBATAM.CO.ID, NATUNA-Natuna punya segalanya, jika mencapai pertumbuhan 8 miliar jumlah penduduk dunia maka sumber potensi alam menjadi rebutan masyarakat dunia.
Akhirnya sesama penghuni dunia saling mengganggu kehidupan masyarakat belahan dunia lainnya, tanda-tanda perubahan zaman, salah satu berpotensi mendapatkan ancaman tersebut.
Demikian disampaikan Rektor sekaligus Gubernur IPDN, Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH. MH. Ms. dalam pembukaan kegiatan pendampingan masyarakat perbatasan yang dilakuakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Natuna, Kamis (16/3/2017).
Dia mengatakan bisa saja Kabupaten Natuna jadi Provinsi dan karakter daerah menjadi unggulan, untuk mencapai itu dimulai dari hal yang kecil dengan berpikir yang besar.
“Kita daerah maritim, jadikan poros maritim dunia. Karena Natuna bagian dari itu, teknologi berupa alam dan SDM-nya harus disiapkan mulai sekarang, karena itu butuh pendampingan oleh kita dalam hal ini IPDN,” katanya.
Dia mengingatkan materi pendampingan menyesuaikan dengan karakter daerah agar tepat sasaran. Materi pendampingan sesuai karakter Masyarakat, harapannya nilai tambah bagi Pemerintah Natuna dan Masyarakat secara umum, serta ada sinergitas antara natuna dengan Pemerintah Pusat.
“Kami IPDN ingin juga pelajari kondisi lapangan melihat pakta yang ada sebagai bahan untuk kita sampaikan kepada Mendagri sebagai rumuskan konsep baru untuk Natuna,” katanya.
Sementara Bupati Natuna Hamid Rizal dalam sambuatan menjelaskan terbentuknya Kabupaten Natuna. Pembangunan Natuna tidak melihat jumlah penduduk tetapi Geopolitiknya yang utama.
“Natuna memang wajib harus di bangun, karena ancaman dari luar lebih penting untuk diantisipasi karena itu perlu perlakuan khusus, ” katanya.
Menurutnya, Natuna memiliki 5 isu strategis dalam proses pembangun kedepan, diantaranya Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Migas, Hankam dan lingkungan hidup.
“Cuma permasalahan kita saat ini belum jelasnya luas wilayah, belum adanya kesepakatan tapal batas, pulau kecil terkuar belum dikelola dengan baik dan hukum belum jelas mengenai perbatasan,” katanya.
Permasalahan lain, masih pada sektor Komunikasi dan Informasi. Akses pulau belum maksimal, komunikasi perlu di perkuat.
“Saya mau kominfo harus cepat. Saya lihat masih santai saja mereka, nanti saya akan sampaikan langsung kepada Presiden masalah ini,” katanya.
Mengenai kegiatan pendampingan Hamid berharap dengan adanya IPDN ilmu yang mereka bawa bisa ditularkan untuk Natuna.(ant/ctb)
