CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Kemarahan masyarakat Batam kian memuncak, pasalnya, dalam beberapa kali aksi yang digelar untuk menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di Batam, tidak satupun membuahkan hasil memuaskan.
Seluruh aksi yang digelar hanya menorehkan janji-janji manis para pemimpin, Baik Gubernur Kepri, Walikota Batam, bahkan setingkat Direktur Utama (Dirut) Bright PLN Batam sekalipun. “Dari seluruh aksi, para pejabat dan petinggi kota maupun provinsi ini hanya bilang sabar! Nanti akan dibahas! Akan disampaikan dan banyak alasan lainnya yang sengaja dibuat untuk meredam aksi kami,” kata orator, dalam aksi penolakan TDL yang kesekian kalinya di depan kantor Walikota Batam.
“Sampai kapan kami hanya dapat janji manis? Apa janji manis bisa mengurangi pengeluaran? Kemiskinan? Pengangguran? Dan tingginya kriminalitas di Batam? Apa bisa janji-janji itu menutup rapat perut yang kelaparan?” sindirnya.
Atas kekecewaan tersebut, ratusan massa yang berkumpul saat itu meminta Walikota Batam dan Wakilnya untuk segera bertindak. Permintaan tersebut disuarakan massa, mengingat kenaikan TDL di Batam semakin mengular dampaknya.
Penting diketahui, belum beberapa lama tarif listrik mengalami kenaikan, harga beberapa bahan pokok dan kebutuhan lainnya turut meroket harganya. “Pak Wali, Pak Wawako.. Tolong dengar kami, tepati janjimu saat Pilkada. Sejahterakan kami wargamu,” ungkap orator.
Mendengar hal tersebut, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad langsung bereaksi. Dia menilai kenaikan tarif listrik di Batam memang sangat prematur untuk diterapkan. Belum lagi angka kenaikan tersebut menyentuh level yang tidak lagi terjangkau oleh masyarakat di kota industri tersebut.
“Kita akan segera bawa (TDL) dalam rapat di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD, red). Kita tetap pro rakyat, kita tidak mau warga sendiri melarat,” tegas Amsakar Achmad, menjawab aspirasi para pendemo.
Namun, lagi-lagi ia meminta seluruh masyarakat untuk tetap bersabar menunggu setiap proses yang ditempuh Pemko Batam dalam menyuarakan aspirasi tersebut sampai ke tingkat pusat, yang dalam hal ini ditangani langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
“Tetap saja, kami gak bisa berbuat banyak kalau masyarakat tidak bisa menahan diri. Sabar dulu, tetap kita upayakan,” tandasnya.
