CENTRAKBATAM.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah membuka kemungkinan memberlakukan status lockdown atau karantina total kawasan DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menanggulangi kian merebaknya wabah penyakit virus Corona 2019 (Covid19).
Data hingga Minggu (29/3), penyebarannya telah mencapai 30 provinsi di Indonesia, dan 201 negara.
Kebijakan mengenai karantina akan diputuskan dalam rapat yang dipimpi Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan, hari ini, Senin (30/3/2020).
Pandemi global Covid-19 memang semakin merisaukan. Jumlah korbannya pun terus bertambah.
Data terkonfirmasi positif Corona di seluruh dunia lebih dari setengah juta, tepatnya 668.361 kasus, dengan angka kematian 31.045 jiwa dan sembuh 142.853 pasien.
Di Indonesia, terjangkit virus Corona telah ditemukan 1.285 kasus, meningkat 130 Kasus dalam 24 jam terakhir. Jumlah meninggal 114 jiwa dan sembuh 64 pasien.
Melihat situasi penyebaran virus Corona yang sangat mengkhawatirkan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, pemerintah pusat telah menyiapkan skema sekaligus skenario yang akan diberlakukan jika Jakarta mulai menutup akses masuk dan keluar kota.
Keputusan mengenai kebijakan itu akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini juga menjabat sebagai Ad Interim atau Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan karena Budi Karya Sumadi dalam perawatan Covid19.
“Besok (Senin red) ada rapat. Di rapat itu kita harapkan, saya merekomendasikan dalam rapat itu kalau bisa Jakarta, Jabodetabek itu sudah dikarantina. Tapi tergantung rapat dengan Pak Menko Maritim,” ujar Budi ketika dihubungi, Minggu (29/3/2020).
“Kami sudah siapkan skemanya. Kalau rapat besok sudah tidak boleh keluar, protokolnya seperti itu,” ujar Budi.
Adapun pembatasan akses keluar dan masuk di Jakarta merupakan langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah menyusul masih banyak masyarakat yang melakukan lebih cepat ke kampung halaman akibat virus Corona.
Budi pun mengatakan, Kemenhub telah berbicara dengan Korlantas Polri serta Polda Metro Jaya mengenai skenario karantina Jakarta tersebut. Secara teknis, pihak kepolisian dan dinas perhubungan di setiap wilayah juga telah memiliki skema sekaligus titik-titik yang akan ditutup aksesnya.
Saat ini, hal paling utama adalah mementingkan keselematan masyarakat luas sekaligus mempersempit penyebaran virus Corona.
“Itu yang utama, kalau memperdebatkan masalah ekonomi terus nggak akan ketemu,” ujar Budi.
Terkait rencana karantina wilayah Jabodebatek, Minggu (29/3/2020) beredar surat telegram nomor STR/414/III/OPS.2./2020 yang memerintahkan Kapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk membuat rekayasa penutupan arus lalu lintas dari dan menuju Jakarta selama masa karantina wilayah atau lockdown.
Dalam surat telegram itu juga dituliskan pengamanan terkait penutupan akses masuk ke wilayah Jakarta akan dilakukan oleh Polri bersama TNI.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, isi surat telegram itu merupakan skema penutupan ruas jalan di Jakarta jika pemerintah mengimbau untuk lockdown. Polisi masih tahap latihan.
Yusri menegaskan, saat ini Pemprov DKI belum memerintahkan untuk lockdown wilayah. Pemerintah hanya mengimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan menerapkan physical distancing atau saling menjaga jarak.
“Sekarang situasi Jakarta masih social distancing, physical distancing, tidak ada karantina wilayah atau lockdown. Tapi, kita harus tetap latihan. Apa pun yang terjadi kita sudah latihan,” kata Yusri saat dikonfirmasi, Minggu (29/3/2020).
Sementara itu, perintah rekayasa arus lalu lintas bertujuan untuk mengetahui situasi keramaian lalu lintas di masing-masing wilayah hukum Polda Metro Jaya sehingga memudahkan untuk mengerahkan personel pengamanan.
“Mau latihan, jadi minta data dulu. Belum ada perintah namanya penutupan. Kita mau tahu jalur-jalur mana dari masing-masing Polres,” ungkap Yusri. Rencananya, rekayasa lalu lintas ini dipaparkan dalam rapat koordinasi pada Senin (30/3/2020) pagi.
Beredar kabar tentang penutupan ruang Jalan Jakarta-Tangerang serta sejumlah ruas jalan tol di Jakarta. Kabar di media sosial itu berupa sejumlah video mengenai proses penutupan Tol Jakarta-Tangerang.
Isu itu pun menjadi ramai di jagat media sosial alias viral.
Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru, mengatakan informasi tersebut tidaklah benar.
“Info ditutupnya sejumlah ruas jalan tol yang dioperasikan Jasa Marga Group di Wilayah Jabodetabek, kami tegaskan informasi tersebut tidak benar,” ucap Heru, Minggu.
Heru juga menyebutkan, memang sempat ada penutupan di akses sekitar Gerbang Karang Tengah Barat oleh kepolisian, tetapi saat ini sudah kembali dibuka.
“Lalulintas di akses Gerbang Tol Karang Tengah Barat, atau jalan Tol Jakarta-Tanggerang serta seluruh ruas lainnya yg dikelola Jasa Marga pada Minggu beroperasi normal,” ucap Heru.
Kabid Operasi dan Pemantauan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ranto Parlindungan mengungkapkan fakta sebenarnya.
“Tadi sempat dilakukan penutupan akses di sekitar Gerbang Tol Karang Tengah Barat, Tangerang,” ujar Ranto kepada Warta Kota, Minggu.
Menurutnya, penutupan akses tol itu dilakukan oleh pihal kepolisian setempat sebagai simulasi. Meski begitu, kini, akses tol di Gerbang Tol Karang Tengah Barat sudah dibuka kembali.
“Lalu lintas di akses Gerbang Tol Karang Tengah Barat atau di Jalan Tol Jakarta -Tangerang serta seluruh ruas – ruas lain yang dikelola Jasa Marga pada Minggu sore ini sudah beroperasi secara normal,” ucapnya.
Dia pun menanggapi tentang informasi mengenai penutupan sejumlah ruas jalan tol yang dioperasikan Jasa Marga Group di wilayah Jabodetabek.
“Kami tegaskan informasi tersebut tidak benar atau hoax,” kata Ranto.
Sementara itu Kasat Lantas Polrestro Tangerang, AKBP Agung Pitoyo mengatakan belum ada rencana mengenai penutupan Jalan Tol terkait rencana lockdown akibat virus corona.
“Belum ada, saya juga belum ada panggilan rapat. Belum ada penutupan tol,” ucap Agung Pitoyo.(*)
