CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Kapolresta Barelang, Kombes Pol. Helmy Santika menarik mundur seluruh pasukan eksekusi yang terdiri dari jajaran TNI-Polri dan Panitera Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (8/11/2016) sore lalu.
Akan ditarik mundurnya sekitar 800 personel untuk mengeksekusi lahan, yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dari tingkat Mahkamah Agung (MA) itu. Maka proses eksekusi dinilai gagal dan tidak sesuai harapan.
Saat dikonfirmasi, Pengacara PT Glory Point, selaku pihak yang berwenang akan lahan tersebut, Nasib Siahaan, SH mengatakan pihaknya sangat menyayangkan dengan aksi yang dilakukan Kapolresta secara mendadak itu.
“Dengan penghentian eksekusi, otomatis semuanya gagal. Padahal kita sudah bayarkan sejumlah uang ke Negara, melalui rekening PN Batam untuk biaya eksekusi. Tapi hasilnya tidak ada. Gagal, sangat disayangkan sekali ini aksi-aksi mendadak yang diambil Kapolresta,” kata Nasib, saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (9/11/2016) siang.
Dikatakannya juga, pihaknya sangat menyesalkan dengan aksi setop eksekusi yang dinilai melawan arus secara yuridis.
Bagaimana tidak, Nasib menjelaskan bahwa proses persidangan akan status lahan tersebut telah berlangsung selama 2 tahun berturut-turut. Mulai dari tingkat pertama di PN Batam, tingkat Banding di Pengadilan Tinggi (PT) Riau, Pekanbaru, hingga telah juga dilanjutkan dalam tingkat akhir di MA.
Dari tingkat akhir di MA itulah, diputuskan agar PN Batam sebagai badan peradilan umum (Badilum) yang ada di wilayah lahan tersebut, untuk segera mengeksekusi lahan.
“Nah, dari MA itu sudah bilang harus di esekusi. Jadi kenapa disetop? Inilah nyatanya hukum dikangkangi. Hasil putusan MA dikesampingkan karena alasan keamanan belaka,” sindir Nasib.
Sementara, masih kata Nasib, sebanyak 800 personel gabungan untuk mengeksekusi lahan tersebut diterjunkan untuk mengamankan jalannya eksekusi.
Namun, dengan tindakan Kapolresta yang menghentikan proses eksekusi secara mendadak itu, otomatis 800 personel gabungan yang diterjunkan juga gagal melakukan pengamanan di lokasi.
“Eksekusi gagal, pengamanan pun apa artinya coba? Toh semua ditarik mundur. Jadi bagaimana kelanjutan lahan yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk dieksekusi tersebut? Ini negara hukum, mari tegakkan hukum. Jangan jadikan hal lain sebagai sarana penyelewengan ketegasan hukum,” tegasnya.
Kemudian, Aseng, Bos PT Glory Point juga menyayangkan akan penghentian eksekusi yang dinilai sangat tanggung itu.
“Padahal hanya tinggal sedikit saja loh, kok mala dihentikan. Ah, tak tahu lah saya. Susah sekarang memastikan ketegasan hukum di negara kita ini. Yang sudah sah saja masih ditunda-tunda,” ucap Aseng.
“Saya mintanya satu saja, mari tegakkan hukum sebaik mungkin. Kalau katanya ya, harus ya. Jangan lain-lain lah,” ungkapnya penuh sesal.
