CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Bupati Karimun, Aunur Rafiq menegaskan belum ada izin dari pemerintah pusat terkait pembukaan kran ekspor pasir laut.
“Selaku bupati, saya belum terima surat pembukaan ekspor pasir laut. Baru sebuah wacana dari sebagian masyarakat yang mengurus dokumennya,” katanya.
Aunur Rafiq menjelaskan, izin ekspor pasir laut yang dulunya dicabut pemerintah pusat, sampai saat ini belum dibuka.
Pemerintah kabupaten, juga tidak bisa serta merta mengizinkan pasir laut diekspor karena izinnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Dia mengatakan, pemerintah kabupaten juga tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan, baik eksplorasi maupun eksploitasi, karena menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Peralihan kewenangan penerbitan izin pertambangan tersebut, mengacu pada Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Sedangkan pemerintah kabupaten, hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi sebagai jawaban dari surat yang dikirimkan provinsi, mengenai izin pertambangan, termasuk pasir laut.
“Memang kami sudah mengeluarkan rekomendasi untuk sembilan perusahaan yang akan melakukan eksplorasi pasir laut. Namun baru untuk ekplorasi yang diajukan sembilan perusahaan itu kepada Gubernur,” ujarnya.
Sembilan perusahaan yang diberi rekomendasi tersebut, masing-masing PT Kim Jaya Utama, PT Mitra Tama Daya Alam Bintan, PT Bukit Lintang Karimun, Sarana Trans Sejahtera, Indo Spora Bumi Persada, Combol Bahari Perkasa, Yuliana Jaya, Merak Karimun Lestari, dan Batam Surya Kencana.
“Titik koordinat yang direkomendasikan sebagian berada di perairan Pulau Karimun, sebagian lagi di Moro. Semuanya sudah sesuai peruntukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ini,” ujarnya. (ant/ctb)
