CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI membantah pemberitaan, yang memuat kabar diberlakukannya ‘satu pengguna satu akun media sosial’ dengan sertifikat digital.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan saat dikonfirmasi mengatakan, sertifkat digital atau Certificates Authority (CA) yang dimaksud adalah untuk mengantisipasi permasalahan keamanan dalam transaksi elektronik, khususnya e-Commerce.
“Itu tidak benar. Tujuan CA ini lebih ke arah bisnis dengan prioritas di e-commerce. Bukan mau membuat aturan 1 pengguna harus 1 akun medsos,” ucap Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan.
Parahnya, kabar liar ini muncul usai pertemuan antara Menkominfo Rudiantara dengan perwakilan Twitter. Samuel juga mengatakan, pihaknya dengan instansi terkait masih berencana dalam penerbitan CA.
“Itu pertemuan antara Twitter dan CA. Tidak ada pembahasan lain,” imbuh Samuel.
Sertifikat Digital ini menyerupai lisensi yang memastikan kebenaran identitas seseorang di dunia maya.
Dengan adanya sertifikat digital ini, data identitas seseorang cukup disimpan sekali di bank data penerbit CA. Itu artinya pengguna tidak perlu memasukkan data pribadinya berulang kali setiap membuat akun baru, entah itu media sosial, rekening, hingga akun di situs e-commerce.
Sistem CA ini jauh lebih aman karena setiap data terenkripsi. Semua orang, termasuk negara, juga tak dapat mengakses data yang terhimpun di CA.
Faktor CA yang aman dan praktis ini yang menurut Samuel sangat ditunggu pelaku bisnis seperti e-commerce dan perbankan.
Selanjutnya ia tak menampikkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan CA ke dalam bentuk yang lebih luas di luar transaksi eletronik dan media sosial terkait akun palsu.
Menurutnya dalam waktu dekat penggunaan CA sudah bisa berlaku secara nasional. Namun, Samuel menegaskan bahwa rencana tersebut tidak akan dipaksakan, termasuk untuk media sosial.
“CA sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Layanan Keuangan Digital. Di PP ini di atur mengenai soal penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggara agen elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi keandalan dan pengelolaan nama domain,” tuturnya.
“Jadi mohon, jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Kami yang membahas sesuatunya jadi kaget sendiri. Jika iya pun, ya pasti kami akan sosialisasikan,” tutupnya.
