CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA-Pemerintah akan menghapus aturan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penghapusan ini berlaku bagi perusahaan yang sudah berjalan atau eksisting.
“Perusahaan yang ada ngapain lagi dibikin perpanjang perpanjang lagi,” ujar Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, di Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (16/2/2017) lalu.
Menurut Enggar, selama ini perusahaan yang sudah berdiri diharuskan untuk perpanjang izin. Seharusnya, perusahaan lama yang sudah kredibel tidak perlu lagi memperpanjang izin karena untuk mempermudah kegiatan berusaha.
Penghapusan perpanjangan izin bagi perusahaan eksisting rencananya akan mulai minggu depan.
“Nanti dibuat surat edaran bahwa itu tidak diperlukan perpanjangan,” ungkap Enggar.
Enggar menyebut penghapusan perpanjangan SIUP TDP ini telah didiskusikan bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution.
“Minggu depan, perusahaan yang sudah jalan nama tidak berubah, segala macam ngapain lagi diperpanjang, tadi sudah disiapakan oleh Pak Menko (Menko Perekonomian Darmin Nasution),” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution. Dia mengatakan pengurusan izin SIUP dan TDP selama ini satu per satu alias terpisah tidak disatukan.
“Itu silahkan saja kita tentu senang hati kalau ada perubahan itu. Tapi yang kita tahu sampai sekarang yang berjalan itu ada dua proses dimasukkan sekaligus sehingga izinnya sekaligus dua,” ujar Darmin.
Ia mempertanyakan mengapa pengurusan izin SIUP dan TDP dipisahkan sehingga harus dua kali. Oleh karena itu, ia berpesan masalah ini harus dicarikan solusinya.
“Itu harus diselesaikan dulu solusinya bagaimana yang berjalan itu kita selalu usahakan supaya dua-duanya diproses sekali. Keluarnya SIUP dan TDP itu tidak dua proses, satu prosesnya. Dua lembar itu yang berjalan sekarang,” ujarnya.
Sementara itu, pengusaha menyambut baik rencana tersebut, sebab perpanjangan SIUP dan TDP setiap tahun ini dinilai tidak bermanfaat.
“Ngapain perpanjangan perusahaan ya kurang kerjaan banget kan, perusahaannya kan sudah eksis. Itu kan gunanya untuk apa, malah jadi pungutan-pungutan tidak jelas. Orang itu tidak ada perubahan apapun kan manfaatnya apa orang disuruh perpanjang-panjang terus. itu kan mengada-ada sebetulnya aturan itu,” kata Hariyadi salah satu pengusaha.
Setiap tahun saat masa berlaku SIUP dan TDP hampir habis, pengusaha harus melapor ke PTSP atau ke Kemendag, hal ini membuat pengusaha kerepotan.
“Yang menjengkelkan itu time consuming, kan ngerepotin mesti datang ke kantor perdagangan atau datang ke PTSP kan tidak perlu,” ujarnya.
“Kita harus bolak balik itu kegunaannya apa itu kayak wajib lapor perusahaannya kan aneh tidak ngapa-ngapain juga ya tidak ubah nama atau apa,” lanjut Hariyadi.
Saat ini pengurusan izin SIUP-TDP ada yang sudah gratis dan online seperti DKI Jakarta. Namun, di setiap daerah mematok harga yang berbeda karena perbedaan aturan.
“Macam-macam kalau TDP itu, kalau di DKI gratis setahu saya. Itu balik lagi dampak ke Pemda tergantung Pemda. Kalau daerah lain kayaknya di pungut, masing-masing daerah beda-beda,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah jika benar penghapusan perpanjangan SIUP dan TDP terealisasi. Menurutnya jika bisa berlaku sampai seumur hidup maka itu lebih baik.
“Jadi kalau itu dihapuskan itu kemajuan sekali kita apresiasi,” imbuhnya. (dtc/ctb)
