CENTRALBATAM.CO.ID-Pemerintah Indonesia kini telah resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan telah ditandatanganinya Sales and Purchase Agreement (SPA) antara PT Inalum, PT Freeport-McMoRan Inc dan PT Rio Tinto Indonesia.
Penandatanganan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Kamis (27/9/2018) sore.
Acara dimulai sesudah Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno memasuki ruangan yang diikuti oleh Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.
Saat masuk ruangan, Jonan, Sri Mulyani, dan Rini Soemarno terlihat membawa sling bag berwarna hitam langsung berdiri sembari menunggu dokumen yang harus ditandatangani.
Lima menit setelahnya, Budi Gunadi dan Richard Adkerson pun maju ke depan dan langsung menandatangani perjanjian yang disaksikan para menteri. Senyum lebar terus ditebarkan kelimanya selama proses penandatanganan.
Jonan kemudian memberikan sambutan yang mengawali dengan memberikan selamat kepada Inalum, Rio Tinto, dan Freeport yang telah berhasil melakukan divestasi.
“Saya mengucapkan selamat kepada Inalum dan Rio Tinto, dan FCX soal SPA ini. Setelah ini kita menunggu, PT FI mengirimkan surat kepada ESDM untuk memohon perubahan pemegang saham. Lalu, setelah itu kita terbitkan pengakhiran KK lalu menjadi IUPK,” kata Jonan.
Pemda Papua juga akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI. Namun, perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar US$ 3,85 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.
“Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2×10 tahun sampai tahun 2041,” ujar Ignasius Jonan.
Jonan juga memastikan, kewajiban Freeport Indonesia untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan dievaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun.
Dia menegaskan, izin yang akan diberikan pemerintah kepada PTFI dalam bentuk IUPK merupakan komitmen dalam menjaga iklim investasi sehingga memberi kepastian dan keamanan kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, komitmen Inalum untuk menyelesaikan perjanjian divestasi saham PTFI sesuai dengan target, patut diapresiasi. Dia menuturkan, dalam pengelolaan perusahaan itu ke depan, Pemda Papua akan dilibatkan dengan memiliki 10 persen saham. Sehingga masyarakat Papua mendapat manfaat maksimal dari keberadaan Freeport.
“Sejalan dengan program hilirisasi industri pertambangan Indonesia, Inalum dan PTFI akan terus kami dorong agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik, tidak berhenti pada pembangunan smelter tembaga, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas,” jelas Rini.
Sementara itu Sri Mulyani mengatakan kalau ada proses yang luar biasa dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dilakukan hingga tercapainya divestasi 51 persen saham Freport.
“Saya mau sampaikan, proses ini luar biasa, proses yang dibawah leadership Presiden. Kita tahu persis apa yang kita perjuangkan. Harapannya secara teknik, lingkungan bagus. Jadi ini bisa mengelola pertambangan secara baik,” kata Sri Mulyani. (*)
