CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN – Jelang aksi Bela Islam jilid ke-IV yang rencananya akan dilangsungkan pada 21 Februari 2017 mendatang, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Kepri, Zepri Idham menyerukan kepada kadernya untuk tidak terlibat dalam aksi 212 tersebut.
Seruan ini disampaikan sebab IMM menilai aksi tersebut disinyalir telah ditunggangi kepentingan tertentu yang dituding ingin mempengaruhi penegakan hukum terhadap Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disangkakan telah menistakan agama.
“Dengan ini, kami meminta kepada seluruh kader IMM khususnya di Provinsi Kepri agar tidak melibatkan diri dalam aksi 212 (21 Februari). Dan keputusan pimpinan pusat muhammadiyah pun tidak menganjurkan kita (IMM) terlibat dalam aksi tersebut,” seru Zepri di Tanjungpinang, Minggu (19/2/2017).
Menurut lulusan Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah itu, pada tahun 1945 rakyat Indonesia dengan hati yang penuh kegembiraan menerima dan sepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Seluruh rakyat Indonesia sambungnya, bersama menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 sebagai buah dari kemerdekaan.
Sehingga, kata Zepri, apapun permasalahan yang terjadi di negara ini agar dapat diproses secara konstitusi. Kalaupun terjadi ketidak adilan atas hukum sambungnya, maka kita sampaikan aspirasi hingga hukum berjalan dan itu jauh sebelumnya proses hukum sudah dilakukan.
“Bukan justru menjadi bagian dari kaum yang berusaha mengintervensi hukum dan berusaha menjadi pengganti hakim yang menjatuhi vonis hukuman,” beber Zepri.
IMM Provinsi Kepri lanjutnya, sangat menghomati hukum yg sedang berlangsung dan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah agar tidak terlibat dalam aksi tersebut. “Sekali lagi kita sangat meminta kepada selurus kader untuk terlibat dalam aksi Bela Islam 212 nanti,” pungkasnya. (Ndn)
