CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Setelah mengamankan 2 Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal India, jajaran Kantor Imigrasi kelas II Belakang Padang langsung melaksanakan pemeriksaan.
Diketahui, masing-masingnya berinisial RR dan SPR dan diamankan di Pulau Sekanak, Kelurahan Sekanak Raya, Kecematan Belakang Padang, Kamis (9/2/2017).
Dari kisah pengamanan itu, ada suatu hal yang menarik. Dimana, kedua TKA asal India tersebut dengan leluasa memasuki wilayah Indonesia dan bekerja di sebuah proyek penyulingan air atau sea water reverse osmosis (SWRO) di Pulau Sekanak, tanpa administrasi dan status perizinan yang legal.
Seperti yang sempat diakui oleh SPR, dan diterangkan oleh Kepala Imigrasi kelas II Belakang Padang, Muhammad Fahrurozi. SPR diketahui masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VOA) dengan paspor nomor P4149416 yang diterbitkan di Thane, India.
Dia kemudian masuk ke wilayah Indonesia pada 5 Februari 2017 melalui tempat pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta.
“Sementara, dari pengakuan SPR. VITAS (visa izin tinggal terbatas) miliknya sedang dalam pengurusan. Kemudian, kami melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jendral Imgrasi. Dari koordinasi itu diketahui, bahwa visa yang diajukan adalah visa kunjungan pembicaraan bisnis (VKPB),” kata Kepala Imigrasi kelas II Belakang Padang, Muhammad Fahrurozi, saat dikonfirmasi tim Central Batam, Jumat (10/2/2017) siang.
“Jadi itu izinya untuk pembicaraan bisnis saja, bukan untuk bekerja. Nah, yang jadi penjamin itu adalah PT Bali Biro Jasa yang diajukan ke Kantor Perwakilan RI Mumbai, India,” tuturnya.
Tak sampai disitu, RR juga punya kisah yang lebih dalam. Ia masuk ke Indonesia, dengan menggunakan KITAS (kartu izin tinggal sementara) bekerja yang dikeluarkan Kantor Imigrasi kelas I Khusus Jakarta Barat dengan penjamin PT Rapi Tirta Treatmindo.
Diketahui, RR menyandang jabatan marketing advisor. Namun, lokasi kerjanya tidak sesuai dengan wilayah kerja yang seharusnya.
Keberadaan dua TKA asal India tersebut menjadi tanggung jawab PT Rapi Tirta Treatmindo selaku pihak penjamin yang mendatangkan kedua TKA itu.
“Yang jelas, keduanya melanggar peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Ada aksi, maka ada reaksi. Ada sanksinya,” tandasnya.
