CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Pembahasan kenaikan harga Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Kota Batam terus berlanjut. Kali ini
Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 148/PMK.05/2016 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Aturan baru yang mengatur tentang tarif baru BLU BP Batam itupun disebut akan segera diberlakukan.
Direktur Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan dengan ditandatanganinya PMK tersebut, Kepala BP Batam akan segera mengeluarkan aturan turunan berupa Peraturan Kepala (Perka) baru.
Menurutnya Perka tersebut akan mengatur tarif BLU di masing-masing wilayah di Batam. Pasalnya, draft harga di dalam PMK tersebut baru seputar nilai terendah hingga nilai tertinggi.
“Setidaknya menunggu dibuat Perka dahulu, barulah dilanjutkan. Semoga segera rampung pembahasannya,” Kata Purnomo Andiantono.
Dalam Perka tersebut, nilai per wilayah akan diatur sedetail mungkin. Kemudian, juga akan diatur, wilayah mana yanga akan naik harga dengan nilai tertinggi dan mana yang terendah.
“Yang penting dilihat dari kondisi di lapangannya. Nanti akan diatur untuk pemukiman berapa dan untuk komersilnya berapa. Kalau untuk pemukiman mungkin kecil, tapi kalau pengusaha seperti di nagoya mungkin akan lebih besar,” tuturnya.
Berdasarkan PMK No PMK Nomor 148 tahun 2016 tentang tarif layanan BLU BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, akan dicantumkan tarif UWTO.
Rencananya, kenaikan harga untuk pemukiman saja nilainya antara Rp 17.600 hingga Rp 3.416.000.
Sedangkan sebelumnya tarif sewa lahan untuk pemukiman hanya Rp 29 ribu hingga Rp 51 ribu.
Kemudian, untuk tanah yang dikelola kelompok pengusaha. Diketahui harganya akan lebih tinggi dari kenaikan harga tanah yang difungsikan untuk pemukiman warga.
