CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Sidang dalam perkara gugatan SK Gubernur Kepri, tentang Upah Minimum Sektoral (UMS) oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam kembali berlanjut, Rabu (28/9/2016) siang.
Dalam agenda pemeriksaan kelengkapan berkas perkara, serta alat bukti. Sidang berjalan dengan suasana penuh pengunjung.
Pantauan tim Central Batam, sidang itu digelar di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Jl. Ir. Sutami, Sekupang, Batam.
Puluhan pekerja dari berbagai aliansi atau serikat pekerja, tampak ikut mengawal sidang itu. Sementara, puluhan pekerja lainnya tampak menunggu di luar ruang sidang mengingat kapasitas gedung yang tak mampu menampung seluruh massa yang datang.

Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan tampak terus melanjutkan tata acara persidangan, diikuti oleh para pihak, yakni Penggugat dari Apindo dan pihak tergugat.
Hingga saat ini, sidang masih digelar dengan agenda pembacaan gugatan intervensi. Dalam perkara ini, ada 8 penggugat intervensi yang akan membacakan gugatan akan ketidak setujuan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri tentang UMS tersebut.
“Masih 2 gugatan intervensi yang dibacakan, masih ada 6 lagi,” kata Eko, koordinator SPSI Kota Batam, saat dikonfirmasi.
