CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – RDPU bersama sejumlah masyarakat Kota Batam yang terdampak pengosongan dan pembongkaran bangunan di Row Jalan Simpang Barelang Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung akan ditindaklanjuti kembali oleh DPRD Kota Batam.
Pimpinan rapat, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha meminta sepanjang persoalan ini belum selesai, Pemko Batam tidak melakukan penertiban walaupun sudah diberikan Surat Peringatan kedua (SP 2).
“Setelah rapat ini diketahui memang benar alokasinya untuk pembangunan jalan. Kami meminta supaya tak melakukan penggusuran secara paksa karena ini sudah masuk SP2. Menunda sementara penggusuran ini,” ujar Utusan usai RDPU di ruang wartawan DPRD Kota Batam, Senin (15/3/2021).
Diakuinya, banyak isu yang berkembang terkait informasi row jalan di Simpang Barelang. Dengan rapat hari ini jelas yang diperlukan itu row 35, sehingga masyarakat yang tidak masuk kedalam row ini tidak dilakukan penggusuran atau pembongkaran secara paksa.
“Kedua, kita merespon keluhan masyarakat bahwa masyarakat menginginkan tempat relokasi. Supaya mereka bisa menyambung hidup mereka berusaha kembali,” katanya.
Sementara itu, lanjut Utusan, terkait dengan rumah yang terdampak, mereka menginginkan kavling siap bangun. Harapan ini akan dikomunikasikan kepada pemerintah supaya proses pembongkaran ini tak memberikan dampak serius.
“Kami juga bersyukur masyarakat mendukung program pembangunan ini. Namun masyarakat berharap ada solusi,” katanya.
Selain itu, dalam rapat ini juga terungkap data warga yang terdampak belum sinkron antara tim terpadu dengan warga. Pihaknya meminta data ini disinkronkan kembali melalui duduk bersama.
Seperti diketahui, proyek anggaran pembangunan jalan ini mencapai Rp 16 miliar ini dari APBD Kota Batam. Dan ada juga Rp 20 miliar untuk batam yang dikelola oleh PUPR seperti Barelang Berikat. RDPU ini dilangsungkan di ruang serbaguna DPRD Kota Batam, Senin (15/3/2021). (dkh)
