CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN –Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Dasar (SD) 004, Toapaya di Desa Toapaya Selatan, Rita Mardiani sempat melemparkan pertanyaan “Saya tanya apa maunya?”
Hal ini dilontarkan Rita saat klarifikasi terkait pungutan yang dilakukan oleh sekolah itu terhadap sumbangan dan juga pemblian buku LKS oleh wali murid serta pengutan terhadap penjual di kantin sekolah.
Berikut wawancara wartawan centralbatam.co.id, Setianus Zai dengan Kepsek SD 004, ditemui di Kantornya, Senin (5/8/2019).
Pertama bu terkait iuran yang diminta kepada siswa Saat kunjungan Bupati Bintan, Apri Sujadi ke sini dulu. Kemudian untuk acara Agustusan (17 agustus 2019) ini sempat diminta meskipun pada akhirnya dibatalkan.Â
Jawaban,
Jadi di sini saya jelaskan ya, yang intinya kami tidak pernah melakukan pungutan baik itu pungli atau pun itu apa. Tidak pernah. Jadi di sini kita memiliki suatu badan sekolah yaitu komite. Dan kita juga sudah memiliki paguyuban kelas. Jadi urusan (iuran) itu sudah diserahkan pada paguyuban masing-masing. Yang jelas sekolah sekarang tidak ada meminta sumbangan dalam bentuk apapun. Bahkan sumbangan kematian pun kami tidak pernah minta. Nah kita punya paguyuban dan komite yang merapatkan kesepakatan. Nah, (iuran) boleh iya, boleh tidak.
Kami sekolah tidak ada, dan saya sudah wanti-wanti para guru agar tidak memumngut uang. Karena kita tau yang mana itu pungli, kita tau. Kalau lah itu kesepakatan, komite paguyuban itu tergantung mereka.
Mau bagus sekolah (kumpul sumbangan), tidak mau bagus (tidak dipungut) itu kan tergantung mereka.
Jadi saya tegaskan sekali lagi, kepala sekolah dan guru tidak ada melakukan pungutan sumbangan apapun.
Terkait pesan whatsap yang diduga dikirim salah satu guru ke wali murid yang intinya meminta pada wali murid itu agar biaya itu seolah-seolah orangtua yang minta. Itu bagaiman bu?
Jawaban
Sekarang intinya, adakah guru yang meminta? Atau adakah kepala sekolah yang meminta? Sekarang kita setiap bulan ada rapat paguyuban, dan yang memutuskan sumbangan untuk kebaikan sekolah itu adalah melalui rapat paguyuban itu tadi.
Terkait biaya LKS yang dibebankan ke wali murid gimana bu? Karena hal ini dianggap Kemendikbud telah melanggar Undang-Undang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) Nomor 3 Tahun 2017
Jawaban
Ya, saya tau itu tidak boleh! Tapi kami tidak menjual LKS, dan tidak mewajibkan anak membeli LKS. Kog sampai berita keluar seperti ini, ada apakah? Karena sekolah tidak pernah menjual.
Jadi LKS ini didapat oleh wali murid secara cuma-cuma (gratis)?
Jawaban
Itu saya tidak tahu. Kan itu kesepakatan, kesepakatan mungkin dengan penerbit dan wali murid wali murid gitu. Nah itu dia, yang penting sampai sekarang sekolah tidak pernah melakukan pungutan apalagi pungutan.
Nah kalau terkait kesepakatan antara paguyuban dengan wali agar sekolah menjadi baik. Itu mereka (wali murid dengan paguyuban)
Jadi intinya, kami tidak pernah menjual ke siswa LKS. Karena kita sudah punya anggaran dana Bos untuk buku yang dibagi-bagi. Jadi ngapain lagi kita pungut-pungut?
Sekarang apa masalahnya, saya pun jadi heran. Sekarang saya tanya apa maunya?
Saya tidak mau apa-apa bu. Sebagai wartawan tugas kami adalah menulis apa yang kami lihat dan kami dengar. Terus pertanyaan berikut bu terkait pungutan dari warung sekolah. Dan anak sekolah dilarang makan di warung luar sekolah?
Jawaban
Kalau dulu ada perjanjian warung, itu dulu. Sekarang kami sudah tidak pungut lagi. Ibu itu tidak tau kalau sudah tidak ada pungutan.
Terkait saya melarang anak makan di warung luar sekolah, itu demi kesehatan murid didik saya.
Tapi apa benar ibu menghukum anak yang makan di warung luar sekolah dengan membersihkan WC?
Jawaban
Dulu pernah ada murid didik sampai muntah-muntah. Karena itu, saya mendisplinkan anak didik dengan membersihkan misalnya taman, dan lain sebagainya. Dan itu kan demi kebersihan sekolah juga.
Masih ada kira-kira bu yang mau ditambahkan?
Jawaban
Tidak, itu saja.
