CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 903/3386/SJ dan 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 menjelaskan THR diupayakan dibayarkan pada minggu pertama bulan Juni 2018. Hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Kota Batam belum membahas dana tunjangan gaji 13 dan THR 2018.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam, Sallon Simatupang, mengakui belum ada pembahasan. Sementata pemberian Gaji Ketiga Belas akan diupayakan dibayar pada minggu pertama Juli 2018, yang besaran penghasilan dan tunjangan bulan Juni 2018.
“Saya sendiri juga dapat tunjangan Rp 125 ribu jadi ini yang dimaksud permendagri. Bukan untuk jenis tunjangan fasilitas” kata Sallon, Jumat (1/6/2018).
Sallon melanjutkan perintah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 dan 19 Tahun 2018 tentang pemberian gaji 13 dan THR, pensiun atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, TNI dan polisi tidak dianggarkan sebelumnya. Dan kalaupun itu terealisasi, DPRD hanya menerima THR sebesar Rp 1.925.000 x 2 = Rp 3.850.000.
“Bila anggota DPRD memegang jabatan di badan anggaran ia akan menerima tambahan tunjangan Rp 100.000 dan tunjangan anak istri yakni Rp 236 ribu,” ujarnya.
Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Batam, Musofa mengakui jika tunjangan gaji 13 dan THR dewan meliputi fasilitas perumahan, transportasi, perumahaan dan reses. Diakuinya, setiap dewan hanya menerima gaji pokok sebesar Rp 3 juta ditambahn tunjangan anak sebesar Rp 1,5 juta.
“Jadi untuk gaji dan tunjangan THR kami terima Rp 4,5 jutaan. Jadi tolong diluruskan fasilitas yang melekat pada dewan itu bukan gaji tapi pendapatan, dan itu berbeda,” katanya.
Perhitungan gaji dan tunjangan seperti ini juga berlaku bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Musofa tidak memperdebatkan apa yang disampaikan Wakil Pansus Perda Hak Keuangan dan Administrasi DPRD Batam Bustamin kemarin.
Menurut dia, memang setiap bulan, selain gaji pokok, anggota dewan menerima sejumlah tunjangan fasilitas seperti tunjangan perumahan, transportasi, perumahaan dan tunjangan reses.
“Hasilnya juga berbeda-beda antara ketua, wakil ketua dan anggota dewan. Namun hal ini tidak termasuk di dalam tunjangan gaji 13 dan THR,” katanya.(*)
