CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Anggota Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto mempunyai komitmen tinggi untuk menjadikan pengendalian banjir dan longsor sebagai program prioritasnya. Komitmen tersebut, ditunjukkan Mouris dengan melakukan peninjauan selama 18 hari diseluruh Kecamatan di Kota Batam.
Seperti pada Minggu (18/5/2025) kemarin, usai melaksanakan ibadah pagi di Gereja, Mouris kembali melanjutkan peninjauan titik banjir di wilayah Kecamatan Sei Beduk.
Peninjauan ini bertujuan untuk melihat berbagai faktor penyebab banjir di Kota Batam, mengevaluasi efektivitas upaya penanggulangan banjir yang telah dilakukan, serta merumuskan solusi penanganan dan langkah konkret yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Peninjauan ini merupakan arahan langsung dari Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Kami mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan persoalan banjir dan longsor di Kota Batam,” kata Mouris.
Mouris melanjutkan, persoalan banjir dibeberapa titik yang dikunjunginya, disebabkan kondisi topografi daerah tersebut yang berbentuk cekungan seperti mangkok. Selain itu, juga disebabkan karena saluran drainase yang terlalu kecil, adanya penimbunan sampah, saluran air yang terputus sehingga air tidak mengalir sampai ke hilir, hingga banyaknya bangunan yang berdiri di Garis Sempadan Sungai (GSS).
Sehingga sebagai solusi atas persoalan tersebut, diperlukan pembangunan drainase untuk pembangunan drainase baru hingga pembangunan kolam retensi sebagai solusi atas permasalahan banjir tersebut.
“Untuk dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi dengan Pemko Batam untuk membantu pengerukan menggunakan alat berat. Sementara kolam retensi, rencananya ini tidak hanya menjadi kolam tangkapan, namun juga dijadikan sebagai taman,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, pengendalian banjir dan longsor ini, merupakan tindak lanjut atas arahan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra dalam Rapat Koordinasi beberapa waktu yang lalu. Sehingga dengan tuntasnya persoalan ini, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. (dkh)
