CNTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Sejumlah buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemko Batam pada Senin (14/11/2011) lantaran merasa cemas.
Hal ini dikarenakan hingga saat ini Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) 2023 masih belum dibahas oleh pemerintah.
Selain itu, sejumlah buruh juga tampak cemas lantaran hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) secara Kabupaten Kota di Indonesia.
Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, biaya kehidupan hanya Rp 2, 6 juta.
Padahal kaum buruh juga sudah melakukan survey 64 item kebutuhan hidup layak/KHL sesuai Permenaker 18 tahub 2020 yang buruh lakukan pasca kenaikan BBM di bulan September 2022 pada 15 dan 18, yaitu Rp 5.075.000.
“Pasar yang kami survey adalah pasar Angkasa, Bengkong, Botania 1, Aviari, Pancur Seibeduk, Fanindo Tanjunguncang dan Hypermart,” ujar Ketua Konsulat Cabang/KC FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon, Senin (14/11/2022).
Menurutnya angka ini bukan mengada-ada. Dari survey tersebut, lanjut dia, para pedagang juga mengakui pada Oktober, November dan Desember harga sejumlah komoditas barang pokok (bapok) mengalami kenaikan.
“Apabila UMK mengikuti PP Nomor 36 maka kenaikannya hanya gak lebih dari 2,7 persen sekitar Rp 112 ribu Masih ada sekitar 11 persen. Ini yang membuat kita keberatan dimana inflasi saja sudah mencapai 6 persen,” paparnya.
Pihaknya juga berharap pada saat pembahasan di Dewan Pengupahan Kota (DPK) bisa transparan. Para buruh meminta rekomendasi dari kota agar bisa menjadi berita acara kepada Gubernur.
“Tahun lalu Gubernur bilang, hasilnya mutlak dari kota, maka di SK pun segitu. Wali Kota bisa merekomendasikan ke Gubernur berdasarkan survey kita,” katanya.
Di tempat yang sama Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan pada Rabu (16/11/2022) mendatang kenaikan UMK ini akan dibahas di Dewan Pengupahan Provinsi, setelah itu barulah dibahas di tingkat kota.
“Kecemasan itu sepertinya sudah tidak ada persoalan. Namun ada pembedaan hasil survey yang dilakukan BPS dengan buruh. Yang memiliki kompetensi survey di negara ini adalah BPS. Kedua ini tetap akan disampaikan dalam forum Dewan Pengupahan Kota. Yang memiliki kenaikan UMK adalah tripartit. Pelaku usaha, serikat pekerja dan pemerintah,” paparnya.
Ia menambahkan dalam rembuk inilah bisa dibahas secara bersama-sama besaran UMK tersebut. Pihaknya menginginkan kaum buruh senang dan pengusaha nyaman.(dkh)
