CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Ratusan massa yang telah menduduki jalan Engku Putri sejak pagi tadi, ternyata disambut spesial oleh pasukan pengamanan dari Polresta Barelang dan Polda Kepri, Selasa (16/5/2017) siang.
Bukan memasang bentangan kawat berduri untuk menghalau massa, jajaran petugas malah membentuk barisan pagar betis.
Ya, penampakan di lokasi menggambarka hal yang demikian. Barisan polisi wanita (Polwan) dari Polresta Barelang dan Polda Kepri disiagakan di barisan depan. Kemudian, pasukan lain dari kesatuan Satuan Anti Bandit dan Huru-hara (Sabhara), Brigade Mobile (Brimob) dan pasukan lainnya tampak memperkuat barisan di belakang jajaran polwan.
Pagar betis pasukan pengamanan tersebut disiagakan langsung di depan kantor Walikota Batam. Pagar yang biasanya ditutup untuk menghalangi massa, tampak terbuka setengahnya. Dengan strategi tersebut, status keamanan dan penjagaan di lokasi aksi tampak sedikit kendor.
Menampik hal itu, Kapolresta Barelang, AKBP Hengki menuturkan, pihaknya tidak perlu lagi berbenturan dengan masyarakat sendiri. “Gak perlu lah pakai kawat duri. Mereka kan aksi damai, jadi untuk apa peralatan menyakitkan itu? Cukup barisan petugas saja,” ungkapnya, saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2017) siang.
Adapun muara pelaksanaan aksi kali ini, dipusatkan di beberapa titik, yakni kantor Walikota dan DPRD, kantor utama Bright PLN, serta Gedung Graha Kepri, sebagai kantor Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Keseluruhan tempat tersebut dikuasai massa secara bergilir.
Dalam aksinya, massa yang terdiri dari aliansi masyarakat peduli listrik (Ampli), mahasiswa, serikat pekerja dan perwakilan lainnyan menyuarakan berbagai tuntutan. “Kami bukan orang kaya, bukan Konglomerat. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di Batam sangat menyusahkan masyarakat,” teriak orator, menyampaikan aspirasi massa.
Tak hanya itu, berbagai tuntutan lainnya juga disuarakan, seperti meminta pengkajian ulang dan mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri, yang mengesahkan kenaikan TDL di Batam, meminta pemerintah kota (Pemko) Batam dan pemerintah provinsi (Pemprov) Kepri lebih tegas dan ‘pro rakyat’.
Dengan berbagai atribut demo, kibaran bendera masing-masing LSM dan bentangan spanduk turut memeriahkan pelaksanaan aksi tersebut. “Kami mau pemerintah yang benar-benar mengerti dan mengayomi, bukan yang sewenang-wenang mematok tarif. Jangan buat kami mati perlahan, jangan peras kami lewat kenaikan tarif listrik,” sindir orator.
