CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam resmi dileburkan dan akhirnya berganti nama menjadi Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) Batam.
Dengan peleburan tersebut, tugas penanggulangan bencana yang sebelumnya ada di Batam seakan sirna. Lalu, kemana masyarakat mengadu dan meminta bantuan kebencanaan?
Sebelum dilebur, BPBD bertugas dalam memberi penyuluhan dan berbagai imbauan kebencanaan kepada masyarakat Batam. Namun, peleburan pun terjadi. Tugas yang sebelumnya berkutat tentang kebencanaan, malah berganti wujud yang secara klhusus hanya menangani bahaya kebakaran.
Lalu, bagaimana kondisi Batam tanpa kehadiran badan atau lembaga yang seharusnya memantau siklus bencana yang bisa saja terjadi di Batam? Hanya menjadi pertanyaan yang hingga kini tak mampu diurai, baik oleh masyarakat maupun penjabat terkait.
Saat dikonfirmasi beberapa saat lalu, Zulkarnain, pejabat di DPK Batam, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Penanggulangan dan Siap Siaga Bencana menyatakan bahwa pihaknya bingung dengan pergantian yang dilakukan.
“Memang, awalnya kita berhak dalam mengeluarkan imbauan tentang potensi bencana yang bisa saja terjadi di Batam. Tapi, saat ini kita sudah beda bidang. Sekarang saja saya hanya fokus menangani tugas sesuai bidang baru. Tidak mungkin saya langgar prosedural, kan jadi membingungkan,” kata Zulkarnain, saat dikonfirmasi tim Central Batam.
Saat dipertanyakan, kemanakah masyarakat Batam harus mengadu dan mendapatkan imbauan atau penyuluhan yang biasanya diterapkan oleh BPBD, Zul terkesan semakin bingung. “Iya, gimana ya.. Memang saya pun gak tahu, siapa yang berhak lakukan (penyuluhan dan penanganan kebencanaan),” cetusnya.
Kepala Dinas DPK Batam, Azman, yang sebelumnya menyandang status Kepala BPBD juga dipertanyakan hal tersebut. Senada, dia pun mengaku tidak paham akan permasalahan itu. “Sampai sejauh ini, untuk bantuan, termasuk kebencanaan kan bisa ditangani oleh Basarnas. Tapi kan kita tahu, kalau (Basarnas) tugasnya umum,” tutur Azman.
“Tidak ada yang tugasnya khusus seperti yang pernah ditangani BPBD. Kalau ke BMKG, juga hanya seputar hal-hal yang berbau ke prosedur tugasmya. Sifatnya umum juga, lalu sampai saat ini belum ada dinas atau badan yang menangani khusus tentang kebencanaan,” imbuhnya.
Sejauh ini, lanjutnya, memang masih banyak masyarakat yang menghubungi nomor darurat dan meminta bantuan BPBD. Dengan hal tersebut, ia dan seluruh jajarannya terus-menerus memberi pernyataan bahwa BPBD telah dilebur menjadi DPK dengan tugas yang jauh sangat berbeda dengan kinerja sebelumnya.
“Tapi, kalau memang ada panggilan darurat untuk kebencanaan, mau atau tidak kita tetap berkoordinasi dan turun langsung. Akan tetapi, untuk memberikan imbauan, penyuluhan dan berbagai hal tentang kebencanaan lainnya, selain kebakaran, kita tidak punya kewenangan lagi. Nah, makanya jadi membingungkan,” tutupnya.
Hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak memiliki dinas atau badan khusus yang menangani tugas kebencanaan. Akan hal ini, tentu status kebencanaan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu di Batam menjadi tidak terkontrol. Sebagai dampak panjangnya, ribuan bahkan jutaan jiwa yang ada di Batam akan sangat kehausan terhadap informasi kebencanaan.
“Parahnya, bisa saja terjadi bencana tanpa adanya imbauan atau aba-aba terlebih dahulu. Ini perlu diperhatikan sebenarnya,” tutup Zulkarnain.
