CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Menindaklanjuti Surat Menteri Koordinator Perekonomian atau Ketua Dewan Kawasan tertanggal 19 Desember 2016 nomor S-348/M.Ekon/12/2016 tentang Kebijakan Umum Atas Tarif UWT, Tarif Jasa Kepelabuhanan, dan Mekanisme Pencabutan Lahan BP Batam yang diterima tanggal 28 Desember 2016, telah dilakukan revisi atas Peraturan Kepala BP Batam Nomor 19 Tahun 2016 tentang jenis tarif layanan pada kantor pengelolaan lahan BP Batam.
Tarif baru UWT ini diakomodir dalam Peraturan Kepala Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Layanan Pada Kantor Pengelelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam, tertanggal 23 Januari 2017.
Perka tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, kecuali untuk IPH yang proses pengurusannya dilakukan sejak tanggal 18 November 2016.
Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro mengatakan Perubahan tersebut dilakukan setelah pertemuan Dewan kawasan bulan November 2016 lalu yang memerintahkan Tim Teknis untuk mempelajari dan menyiapkan rekomendasi kepada Dewan Kawasan.
Adapun jenis dan tarif yang ditetapkan dalam Perka perubahan tersebut terdiri dari alokasi baru, perpanjangan, biaya IPH dan biaya admnistrasi. Peruntukan lahan disederhanakan yang tadinya 41 peruntukan menjadi 14 peruntukan.
“Jumlah lokasi lahan berubah dari 44 kelurahan berubah menjadi 14 sub-wilayah pengembangan, terdiri dari 11 sub-wilayah pengembangan di wilayah Pulau Batam dan 3 sub-pengembangan wilayah di Pulau Rempang dan Pulau Galang, “katanya.
Sementara di wilayah pengembangan Batam Center dibagi menjadi 2 sub wilayah, sub wilayah pengembangan core Batam Center dan kelurahan (non core) Batam Center.
“Diharapkan dengan Perka perubahan ini semua pengurusan lahan dapat dilaksanakan sesuai tarif yang berlaku”, kata Hatanto.
