CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam menggagas terobosan terkait kewenangan pengelolaan retribusi pajak lego jangkar di perairan Kepri. Tak main- main, tahun 2017 ini BP menargetkan pemasukan sekitar Rp 60 miliar dari aktifitas labuh jangkar yang ada di wilayahnya.
Direktur Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, turut menegaskannya. Dia menyatakan bahwa target tersebut meningkat dari rata-rata per tahun sebesar Rp 40 miliar. Meski tidak sebesar yang dibayangkan sebelumnya, namun target Rp 60 miliar tetap akan diwujudkan guna menambah pemasukan di Batam.
Penargetan Rp 60 miliar ini dikalkulasikan berdasarkan hasil perkiraan yang telah dilakukan. Andi menyebut, jika ada 800 kapal yang berlabuh dengan bobot rata-rata 15.000 GT, maka didapat pemasukan sekitar USD 2,7 Juta atau sekitar Rp 40 miliar.
“Kalau jumlah kapal pertahunnya, memang belum terkonfirmasi. Tapi kalau diasumsikan dari kapal yang ada, ada 800 kapal, GT rata-rata 15.000. Maka pertahun estimasi itu 50 x 100 x 15.000 x 3 x 12 x 0.1 $. Atau sekitar 2,7 juta US$ atau Rp 40 miliar per tahun. Kalau target tahun 2017, itu Rp 60 miliar. Tapi untuk industri yang sehat, kita harus mengejar kegiatan transhipment dan bongkar muat juga,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pendapatan untuk kegiatan labuh jangkar biasanya dihitung per etmal labuh atau per sepuluh hari. Untuk biaya yang dikenakan pun berbeda antara kapal berbendera Indonesia dengan bendera asing.
“Bendera Indonesia Rp 87/etmal, sementara bendera asing 0.1$/etmal,” sebutnya.
Untuk memulai pemungutan pajak labuh jangkar, ada sejumlah prosedur yang harus dilakukan oleh pemilik kapal. Andiantono menyebutkan, syarat pertama ialah harus ditunjuk agent yang akan menyiapkan dan menyampaikan seluruh dokumen kapal tentang rencana labuh jangkar.
“Agent akan menyelesaikan administrasi yang sama untuk semua proses labuh. Lalu menyediakan dana deposit, baru kemudian kapal bisa melakukan labuh jangkar, ucapnya.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti, kelengkapan dokumen kapal, harus menunjuk agen sesuai UU pelayaran, serta menyiapkan dana deposit. Untuk saat ini ada beberapa kawasan perairan yang dijadikan lokasi untuk labuh jangkar.
“Ada beberapa kawasan. Secara umum adalah semua wilayah FTZ selain area alur laut pelabuhan umum dan wilayah dlkp/dlkr pelabuhan yang telah diverifikasi,” tutupnya.
