CENTRALBATAM.CO.ID, KARIMUN – Komisi I DPRD Kabupaten Karimun melakukan kunjungan kerja ke Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau, Selasa (19/8/2025).
Kedatangan rombongan disambut langsung Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, Adhang Noegroho Adhi. Turut hadir pula Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza, bersama Wakil Ketua II, Ady Hermawan.
Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan kelangkaan bahan pangan, terutama beras, yang dalam beberapa waktu terakhir dirasakan masyarakat Karimun.
“Prinsipnya, Bea Cukai mendukung upaya menjaga ketahanan pangan di Karimun. Namun mereka tetap terikat pada aturan undang-undang kepabeanan yang harus dijalankan,” jelas Raja Rafiza.
Menurutnya, pasokan beras Karimun selama ini cukup bergantung pada Batam. Namun, pembatasan distribusi membuat ketersediaan beras terganggu dan menimbulkan kelangkaan.
Raja menambahkan bahwa pasokan beras di Batam terdiri dari beras premium lokal dan impor. Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah cepat dengan memprioritaskan distribusi beras premium lokal agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Pemerintah harus mendorong agar beras premium lokal lebih diutamakan. Bea Cukai juga bisa mendukung langkah tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Karimun, Ady Hermawan, mengakui kelangkaan beras premium memang tengah menjadi persoalan serius di masyarakat.
“Akhir-akhir ini, beras premium yang biasanya dikonsumsi masyarakat Karimun benar-benar sulit ditemukan,” ungkap Ady.
Ia menilai, dalam jangka pendek tidak cukup hanya mengandalkan pasokan dari Batam. Peran distributor sangat penting untuk mencari alternatif suplai, terutama dari beras premium lokal.
Meski stok beras Bulog relatif aman untuk kebutuhan rumah tangga, banyak masyarakat belum terbiasa mengonsumsinya.
“Kami berharap dengan dorongan Pemda, distributor bisa memprioritaskan beras premium lokal. Selain itu, distributor juga perlu aktif berupaya mendatangkan beras premium agar kebutuhan masyarakat Karimun tetap terpenuhi,” jelasnya.
Menurut Ady, pengetatan aturan distribusi dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu penyebab munculnya kelangkaan.
“Sebelum aturan ini diperketat, beras tidak pernah sampai benar-benar langka. Tapi sekarang berbeda. Meski begitu, kita masih menunggu informasi lebih detail soal hal ini,” katanya.(yen)
