CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 1,3 juta jiwa penduduk di dalamnya.
Punya bibir pantai berpasir putih nan luas, monumen beton bertuliskan ‘Welcome To Batam’ dengan ketinggian masing-masing huruf dari ‘W’ hingga ‘M’ setinggi 10 meter, hingga Jembatan megah yang menghubungkan antara Batam, Rempang dan Galang alias Jembatan Barelang.
Uniknya, jembatan tersebut berjumlah 6 bentangan, dengan jembatan I yang dijadikan ikon kota madani itu.
Batam, memiliki unsur pemerintahan layaknya daerah otonom lainnya. Punya Pemerintah Kota yang di pimpin seorang Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pendampingnya.
Meski demikian, Batam juga memiliki satu lembaga lainnya yang disebut-sebut masyarakat sebagai ‘Penguasa Lahan’. Badan Pengusahaan (BP) Batam namanya.
BP dibentuk langsung oleh Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam. Tak sampai disitu saja, BP yang dulunya dijuluki Otorita Batam juga dibentuk secara khusus untuk menjadikan Batam sebagai kawasan industri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
Keberadaan BP dan Pemko Batam dianggap sebagian kalangan menjadi ‘dualisme’ kepemimpinan yang hanya mendatangkan malapetaka. Sebagian lainnya berpendapat bahwa Batam dengan kedua nakhoda tersebut menjadi suatu kota administratif yang seharusnya lebih maju dibanding daerah lainnya.
Perlahan, Batam dibangun semegah mungkin. Layaknya pesiar megah, Batam terus melaju mengarungi kejamnya lautan.
Perlahan tapi pasti, Batam terus berjaya. Berulang kali berganti nakhoda, kedua instansi pemerintah itu kian menggagas ide-ide cemerlang atas nama kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Namun, siapa yang menyangka perjalanan sang pesiar mulus? Di akhir 2015 silam, berbagai polemik mulai muncul.
Peningkatan kemiskinan, lapangan kerja berkurang, harga kebutuhan meroket, biaya pendidikan mencekik, fasilitas kesehatan jadi keluhan, objek-objek strategis yang seharusnya mendatangkan rupiah seakan tak terjangkau tangan pemerintah, hingga berujung pada peningkatan tindak kriminal.
Tidak sampai di situ saja, maraknya aksi penyerobotan lahan, tumpang tindih penerbitan alas hak atas tanah, sulitnya pengurusan perizinan lahan, hingga banyaknya sengketa lahan turut menodai satu persatu bidang kapal mewah itu.
Meninggalkan semester pertama di 2017, siapa bilang kondisinya membaik? Pelayaran pesiar yang disebut-sebut sebagai pulau ‘Kalajengking’ itu ibarat pesiar tanpa ‘sekoci’.
Pesiar tanpa sekoci diibaratkan dengan program pemerintah, melalui dualisme kepemimpinan tersebut dalam menggagas ide-ide brilian. Namun, dalam menuangkan programnya, pemerintah seolah lupa menyiapkan sekoci dan pelampung penyelamat sebagai antisipasi ketika si pesiar oleng dihantam gelombang.
Kini, sang pesiar bocor lambungnya, akibat hantaman kelesuan ekonomi di berbagai sektor. Mulai dari sektor industri, layaknya kerusakan mesin, hingga aksi saling serang antar kedua Nakhoda yang semakin menambah karam pesiat tak bersekoci itu.
Perlahan, lambung kapal terenyuh di kedalaman jerat ekonomi yang kelam. Bukan bergiat, kedua nakhoda itu masih saja saling menyalahkan tanpa memikirkan nasib rakyat yang menjadi penumpang.
‘Kemana kami mencari sekoci, di tengah hantaman badai ekonomi?’. Begitu singkat pemikiran masyarakat. Seolah menjadi korban kekuasaan, satu persatu warga mulai tenggelam alias hengkang dari Batam.
Bahkan, para investor sebagai kepala kamar mesin dan penjaga bahan bakar sang pesiar pun ikut kabur meninggalkan kota yang nyaris karam itu.
Di tengah gentingnya situasi, nakhoda melalui anak buah kapal (ABK) berdinas pun menyuarakan bahwa badai ekonomi telah sirna dengan pertumbuhan ekonomi 1,5 persen yang dikatakan membaik.
Lagi-lagi, masyarakat Batam seolah ditenangkan sesaat di dalam kapal yang sesungguhnya rusak parah di sana-sini.
Sampai kapan pesiar megah ini dinakhodai oleh dualisme yang tak punya rasa saling bantu? Yang tahunya hanya saling tuding dan menyalahkan.
Akankan program pemerintah kedepannya tetap menjadi pesiar mewah tanpa sekoci yang membahayakan penumpang di dalamnya? Hanya kedua nakhoda tanpa rasa pilu yang tahu.
Oleh: JB
