CENTRALBATAM.CO.ID, BINTAN –Maraknya penimbunan kawasan Bakau (Mangrove) di Bintan membuat masyarakat tidak percaya pemerintah dapat menindak tegas pelakunya. Pasalnya, penimbunan ini terus dilakukan oleh pengusaha dan golongan tertentu untuk meraih keuntungan tanpa menghiraukan ekosistem alam.
Rasyid salah satu warga Kijang saat mengutarakan isi hatinya menantang akan jalan kaki 10 kali dari Kijang ke Tanjungpinang jika penimbun hutan bakau ini berani dijadikan sebagai tersangka.
Ia mengatakan hal ini, sebab jika berdasarkan UUD 27 tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pp kecil pasal 73 ayat 1, huruf (b) jelas-jelas penimbun akan dikenakan ancaman pidana 2 tahun sampai dengan 10 tahun penjara dengan denda hingga Rp 10 Milliar.
“Nah kalau pemerintah berani menindak pelakunya, saya bernazar akan jalan kaki dari Kijang ke Pinang sebanyak sepuluh kali tanpa istrahat,” ujar Rasyid, Minggu (26/2).
Berdasarkan pantauan dilapangan, dibeberapa wilayah Bintan terdapat banyak hutan Bakau yang telah ditimbun oleh kalangan pengusaha. Seperti di Pujasera Kelurahan Kawal misalnya ditimbun oleh PT Angro Resort.
Meskipun belum mengantongi izin, namun kawasan ini tetap ditimbun oleh Agro Resort.
Ketidak berdayaan pemerintah dalam hal Pemkab Bintan, membuat masyarakat setempat marah. Mereka bahkan akan mengancam demo tempat itu.
“Kami akan demo jika dalam waktu dekat pemerintah tidak menindak Agro Resort. Karena kami curiga ada permainan dibalik itu semua,” ujar Iwan warga setempat.
Iwan menambahkan, hutan Mangrove harusnya pemerintah lindungi untuk mempercantik wilayah Bintan. “Mau buka usaha silahkan saja, tapi keindahan Mangrove ini harus tidak diganggu juga. Kan masih ada kawasan khusus untuk pembangunan hotel atau resort,” tambahnya.
Sementara itu, baik Camat Gunungkijang maupun Satpol PP Bintan belum bisa dikonfirmasi terkait penimbunan ini. (Ndn).
