CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo seakan tak mau ketinggalan membahas persoalan labuh jangkar di Kepri. Pembahasannya kian dikebut dan terkesan memanas di tingkat pusat.
Kali ini, Kemenko Maritim RI mengundang sejumlah pihak untuk hadir dalam rapat koordinasi (rakor) di ruang rapat Kemenko Maritim, Gedung I BPPT Lantai 2, Selatan Jalan MH Thamrin Nomor 8 Jakarta, Rabu (5/4/2017) siang ini.
Saat dikonfirmasi, Kabag Humas dan Dokumentasi pada Biro Humas Protokol dan Penghubung Pemprov Kepri, Zulkifli menegaskan, bahwa dalam rakor tersebut akan ada dua hal yang menjadi pembahasan menarik. “Yang pertama, berisi laporan Satgas tentang pengelolaan dan pengamanan laut di kawasan lego jangkar, di selat Phillips (pulau Nipah) dan selat Singapura (pulau Tolop),” kata Zulkifli.
Sedangkan agenda kedua, berisi laporan pengamanan laut di LCS oleh TNI AL. “Rapat sendiri akan dipimpin oleh Menko Maritim (Luhut Binsar Panjaitan). Rapat dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai,” tambah Zulkifli seraya memperlihatkan surat undangan dari Kemenko Maritim RI.
“Jadi ada beberapa nama yang juga tertera dalam surat undangan,” imbuhnya.
Beberapa nama yang diundang, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kepala Staf Angkatan Laut TNI AL, Kepala BPPT, Kepala BPKP, Gubernur Kepri, Panglima Armada Barat TNI AL, Kepala Badan Keamanan Laut, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi, Kepala BP Batam dan Direktur Utama Pelindo I.
