CENTRALBATAM.CO.ID, TANJUNGPINANG-Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS. Arif Fadillah mengatakan bahwa mulai 2018 tidak akan ada lagi transasi keuangan secara tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri hingga ke Kabupaten/kota, karena semuanya akan dilakukan berdasarkan sistem non tunai.
Hal ini ditegaskan Sekda saat membuka ‘Diskusi Panel Implementasi Transaksi Non Runai Pada Pemerintah Daerah’ di Hotel CK, Tanjungpinang, Selasa (19/9/2017).
Menurut Arif transasi non tunai sudah jadi program pemerintah. Dan bahkan Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada jajaran Pemerintah Daerah agar sistemtransaksi non tunai ini bisa diimplementasika di 2018.
“Pada tahun 2018 nanti seluruh kabupaten dan kota serta Pemprov Kepri sudah melakukan ini. Yang jelas sistem ini akan lebih aman, efektif, efesien dan cepat,” kata Arif dalam sambutannya.
Dengan sistem pembayaran non tunai, lanjut Arif maka bagi para bendahara juga aka lebih aman. Serta bisa menghindari dari segala fitnah dan sebagainya.
“Sekarang ini jaman fitnah, jadi kita harus berhati-hati. Semoga diskusi ini memberikan pencerahan bagi kita. Dan program ini juga merupakan salah satu upaya mewujudka pemerintahan yang baik,” ujar Arif.
Sementara itu Kepala BI cabang Batam Gusti Raisal Eka Putra dalam sambutannya mengatakan semoga dengan sistem ini bisa meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Kepri nantinya.
Dikatakannya bahwa sistem pembayaran non tunai ini sendiri telah di launcing sejak tahu 2014 oleh Presiden. Dan bahkan sudah berjalan di beberapa daerah.
“Sudah ada MoU antara BI dengan Gubernur se Indonesia sejak di launching pada tahun 2014. Sistem pembayaran non tunai ini jelas lebih efesien, akurat, aman dan nyaman. Itu nilai plus dari sistem ini,” Gusti Raisal Eka Putra.
Namun demikian Raisal mengajak untuk melakukan sosialisasi bersama karena masyarakat tentu masih belum terbiasa dengan sistem transaksi non tunai.
