CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Pasca disegelnya 3 alat berat milik PT Glory Point, oleh Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam. Sejumlah pernyataan dan sikap mulai mencuat.
Salah satu pihak yang berkomentar atas aksi penyegelan itu, ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Nuryanto.
Saat dikonfirmasi, Senin (10/10/2016) sore lalu. Nuryanto menyatakan bahwa penyegelan yang dilakukan telah mempertimbangkan setiap aspek keseimbangan yang ada. Termasuk dari segi hukum.
“Indonesia negara hukum, apapun katanya pasti harus selalu dipertanyakan dasar suatu perbuatan. Jika memang dasarnya kuat dan ada acuan, maka apa salahnya? Tapi kalau salah, ya memang harus ditindak tegas,” kata Nuryanto, Ketua DPRD Kota Batam yang akrab disapa Cak Nur.
Cak Nur menyatakan, penyegelan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah memiliki dasar yang kuat mengingat PT Glory Point tak mampu memperlihatkan status perizinan dalam proyek pematangan lahan yang nantinya akan dijadikan perumahan elit diatasnya.
Karena tidak mampu memperlihatkan segala perizinan yang seharusnya dilengkapi sebelum memulai proyek itu. Cak Nur dengan cakap mendukung setiap aksi yang diambil pemerintah.
“Kalau memang bagus tujuannya, saya tetap dukung. Kami kan sebagai media penampung aspirasi masyarakat. Ada yang salah, kami akan melihat dan mengawasi. Termasuk (aksi) pemerintah. Kalau melenceng, kita bantu ingatkan,” tegasnya.
Intinya, masih kata Cak Nur, dalam memulai suatu pekerjaan. Suatu perusahaan haruslah memenuhi setiap aspek perizinan yang diperlukan.
Jika kedapatan adanya perusahaan yang melakukan proyek (Cut and Fill, red) tanpa memiliki izin sebelumnya, harus dan wajiblah disetop,” tegasnya.
