CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, apa yang diinginkan oleh masyarakat kecil seperti apa. Baik oleh buruh tani, petambak kecil, nelayan-nelayan kecil, yaitu agar mereka bisa mendapatkan ekonomi nasional dengan baik.
“Kita keluarkan yang namanya kebijakan pemerataan ekonomi yang isinya mengenai redistribusi aset dan reforma agraria, kemudian mengenai kemitraan,” kata Presiden Jokowi saat Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (22/4/2017) lalu.
Menurut Presiden, mengenai distribusi aset dan reforma agraria, sekarang ini ada 126 juta hektar bidang tanah. Namun yang sudah disertifikatkan baru 46 juta hektar. Artinya, masih 60 persen lebih bidang-bidang tanah yang ada belum disertifikatkan.
Kalau di desa, di daerah, alasan kenapa tidak disertifikatkan, menurut Presiden, karena memang rakyat tidak memiliki biaya untuk menyertifikatkan. Atau karena memang tanah-tanah itu berada pada posisi-posisi yang tidak seharusnya untuk pemukiman maupun untuk lahan-lahan garapan.
Sekarang ini, lanjut Presiden, pemerintah telah mengumpulkan 21,7 hektar lahan, terdiri atas 12,7 juta hektar lahan hutan, ada 9 juta juga lahan yang nantinya akan bisa dibagikan.
Tetapi Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa redistribusi aset reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan.
“Saya tidak mau kita hanya membagi-bagi, kemudian tanah itu dijual lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede yang tidak ada artinya,” kata Presiden.
“Mengenai skema pembagiannya, agar dibicarakan secara rinci. Kita harus tahu, produktif atau tidak produktif nantinya tanah itu. Tidak bisa dibiarkan terlantar menjadi tidak produktif atau malah perjualbelikan. Ini yang tidak boleh terjadi,” tujarnya.
Presiden menegaskan, ini harus benar-benar sebuah skema yang produktif untuk rakyat, produktif untuk umat, produktif untuk semuanya. Sehingga ini benar-benar bisa memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.
Presiden Jokowi menginginkan agar di dalam Kongres Ekonomi Umat dibahas secara detail dan mendalam mengenai redistribusi. Dengan demikian pemerintah mendapatkan masukan-masukan yang detail, konkret, dan riil, sehingga redistribusi aset ini bisa segera dilakukan dan diputuskan untuk diberikan kepada umat, kepada rakyat, kepada koperasi, kepada pondok.
Presiden Jokowi mengaku sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada pengusaha-pengusaha besar agar mereka mau untuk bermitra dengan pelaku ekonomi mikro, ekonomi kecil, dan ekonomi menengah, dalam sebuah kemitraan yang saling menguntungkan. Tetapi yang besar untungnya kecil, yang mikro untungnya besar.
“Ini yang akan saya paksa, bukan saya ajak lagi. Karena ini menyangkut nantinya kemitraan yang betul-betul besar dan rakyatlah nantinya yang diuntungkan,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi memohon kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Makruf Amin agar ini dibahas dan juga dirumuskan, agar pemerintah mendapatkan sebuah masukan-masukan yang sudah rinci. Sehingga pemerintah tinggal memanggil, memutuskan, dan melaksanakan itu.
“Siapa-siapa sambung dengan siapa, produk apa sambung dengan perusahaan apa. Inilah yang ingin kita kerjakan,” katanya.
Presiden menekankan, bahwa pemerintah menunggu masukan-masukan dari Kongres Ekonomi Umat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat.
Pembukaan Kongres Ekonomi Umat itu selain dihadiri oleh Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin, juga dihadiri para ulama, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.(skb/ctb)
