CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM – Perselisihan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Induk Jodoh dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam tak kunjung menemukan titik temu.
Hingga Jumat (8/11/2019) ratusan PKL Pasar Induk Jodoh masih mendatangi kantor DPRD Kota Batam hingga melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung serbaguna.
Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau, Kepala Dinas Pasar Kota Batam, Zulkarnain, aparat kepolisian dan Satpol PP. RDP ini berlangsung hingga setengah hari.
Para PKL menyampaikan uneg-unegnya kepada pemerintah. Begitupun pemerintah menyampaikan perihal Pasar Induk sesuai dengan data yang diberikan oleh BP Batam.
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto menyebutkan kesimpulan dari RDP tersebut. Pertama revitalisasi Pasar Induk Jodoh didukung oleh masyarakat dan para PKL.
Kedua, lanjut dia, Pasar Induk Jodoh sudah menjadi aset Pemerintah Kota Batam. Karena sudah ada hibah dari BP Batam ke Pemko Batam seluas 2,1 hektare. Pembangunannya bersumber dari pemerintah pusat dan dikelola oleh pemerintah daerah .
“Untuk siapa? Jelas untuk pedagang dan masyarakat di Kota Batam. Khususnya di kawasan TOS 3000, TOP 100 jodoh dan kurang lebih 1.300 pedagang,” tegas Nuryanto.
Nuryanto menyebutkan yang menjadi persoalan dari PKL adalah tempat relokasi sementara sembari revitalisasi Pasar Induk Jodoh selesai. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa untuk sementara para PKL menempati di TPS sementara, dengan gratis sampai bangunan Pasar Induk itu selesai.
Pemko Batam akan merumuskannya. Dan sepanjang tidak melanggar aturan kami akan siap menganggarkan nya.
“Pemerintah memfasilitasi akses masuk, infrastrukturnya akan dibantu,” tegas pria yang kerap disapa Cak Nur ini.
Ia menambahkan ada beberapa pilihan alternatif lain bagi para PKL. Diantaranya bisa direlokasi ke pasar-pasar milik pemerintah Kota Batam yang ada di Batuaji, Sei Beduk dan Batam center.
Seorang PKL Pasar Induk Jodoh, Bonni, mengaku Pemerintah kota Batam melalui Disperindag membuka ‘pagar’ utnuk para pedagang.
“Untuk masukan kontainer dan permohonan tahap 2 bisa diberikan ke pedagang agar bisa mereka berdagang kembali. Kalau bisa inginnya, sebelum dirobohkan ada solusi untuk kami supaya bisa kami berjualan,” katanya.
