CENTRALBATAM.CO.ID, JAKARTA– Setelah menang melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di praperadilan atas penetapan tersangkanya pada 21 April 2014, mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo kembali menunjukkan ketangguhannya.
Pada 26 Mei 2015, gugatan Hadi dikabulkan oleh hakim tunggal Haswandi, sehingga status tersangkanya gugur. KPK lantas mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Hasilnya, Hadi tetap menang. Hebatnya, Hadi Poernomo bisa memenangkan perlawanan meski tanpa dampingan pengacara sekalipun.
Kini, bekas Direktur Jenderal Pajak itu kembali menang melawan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Mahkamah Agung (MA). Hebatnya lagi, seluruh kemenangan itu didapatkan Hadi Poernomo dengan usaha sendiri, tanpa bantuan pengacara sama sekali di setiap persidangan.
Hadi menggugat Kemenkeu terkait laporan hasil audit investigasi pengawas internal Kemenkeu pada 17 Juni 2010 silam, yang menyatakan ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau pegawai DJP dalam proses pemeriksaan dan keberatan PT BCA Tbk.
Awalnya Hadi kalah di tingkat pertama pada 25 Januari 2015, dan di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 14 Juli 2016.
Hadi tidak patah arang, dia terus melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi. Di MA, Hadi berhadapan dengan Biro Bantuan Hukum Kemenkeu, hingga akhirnya kemenangan di tingkat kasasi bisa diraihnya.
“Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi Irjen Depkeu No: LAP-33/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat/Pegawai DJB dalam Proses Pemeriksaan Dana Keberatan PT BCA,” begitu bunyi putusan ketua majelis kasasi, hakim agung Supandi, dengan anggota hakim Agung Harry Djatmiko dan hakim agung Yulius, yang dilansir dari situs MA, Senin (13/3/2017).
Menanggapi kemenangan Hadi atas Kemenkeu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku akan mempelajari putusan tersebut.
“Kami pelajari lebih lanjut dulu, apakah putusan itu ada efek lanjut ke penanganan perkara di KPK atau tidak. Ada implikasi langsung atau tidak. Karena di putusan PTUN pihak terkaitnya kan Kemenkeu. Jadi kami harus pelajari ada implikasi ke KPK tidak,” ujar Febri, Selasa (14/3/2017).
