Tanjungpinang, Jamkesnews – Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan untuk peningkatan cakupan kepesertaan, pemberian data secara lengkap dan benar serta kepatuhan pembayaran iuran badan usaha di wilayah Kepulauan Riau, BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang gandeng Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
Pada pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kamis (11/07) Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Edy Birton menyampaikan dukungan kejaksaan untuk pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha di wilayah Kepulauan Riau.
“Koordinasi yang baik antara Kejaksaan bersama BPJS Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang sama dalam mendukung tiga hal yaitu perluasan cakupan kepesertaan, penegakan hukum serta peningkatan kepatuhan dari peserta dan pemberi kerja,” ungkap Edy.
Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS, Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Kesehatan.
“Sesuai dengan Pasal 97 ayat 3 Perpres No.82 Tahun 2018, BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dapat bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara. Dalam hal ini, dengan menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Kesehatan ke Kejaksaan,” lanjut Edy.
Dalam upaya penegakan kepatuhan Program Jaminan Kesehatan di wilayah Provinsi Kepulauan, instansi terkait telah membentuk wadah pertemuan dalam bentuk Forum Koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan. Forum ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, dimana anggota forum terdiri dari Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan BPJS Kesehatan.
Selain membangun komunikasi yang baik dan melaksanakan evaluasi dari pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan, tugas lain dari Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan adalah dukungan regulasi, kebijakan serta perumusan strategi bersama.
“Perumusan strategi bersama dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam hal pendaftaran peserta, penyampaian data yang lengkap dan benar serta pembayaran iuran berdasarkan kewenangan instansi,” tegas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Agung Utama.
